Komisi IV DPR Pertanyakan Regulasi Plastik Berbayar

Rabu, 24 Februari 2016 00:00

fraksidemokrat.org — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mempertanyakan kebijakan penerapan plastik berbayar yang dikeluarkan Menteri Kehutanan dan  Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya.

"Saya mempertanyakan regulasi plastik berbayar yang merupakan beban tambahan bagi rakyat kepada Menteri Lingkungan Hidup, Dasarnya apa ya Bu pemberlakuan plastik berbayar?" kata Herman di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/02/2016).

Ia menyebutkan, dari nominal, memang tidak besar, tapi kalau diakumulasikan tentu sangat besar, baik itu dari sisi masyarakat maupun dari sisi penerimaan negara.

"Penerapan plastik berbayar itu jadi beban bagi masyarakat. Juga mekasnisme pungkutan harus jelas, kalau kebijakan nasional, siapa yang mengeluarkan regulasi, kalau kebijakan pemerintah daerah, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia setuju, penerapan plastik berbayar itu sebagai upaya untuk menekan sampah.

"Saya minta penerapan regulasi tersebut ditinjau ulang. Pemerintahan saat ini kesannya seluruh hal terkait konsumsi publik diuangkan," kata Herman.

Ia juga meminta sejumlah LSM dan pemerintah daerah yang memberlakukan regulasi plastik berbayar untuk membayar sendiri, bukan dibebankan kepada rakyat.

"Mereka-mereka aja yang bayar atau pengusaha retail yang membayar plastik tersebut, jangan dibebankan ke masyarakat," pungkasnya.(sumber rimanews/media FPD)

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •