Komisi I Dukung RUU Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa agar Diratifikasi

Rabu, 21 Juni 2023 11:43

pak teuku

Anggota Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung RUU Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa agar diratifikasi. Ia menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut perlu dibahas bersama pemerintah terlebih dulu.

Hal ini disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR bersama sejumlah akademisi, pakar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (19/6/2023).

“Tetapi ini kan perlu kesepakatan dengan negara dalam hal ini pemerintah, jadi memang tahapannya masih panjang ada RDPU dan RDP, baru setelahnya kami akan Rapat Kerja dengan pemerintah untuk mengambil keputusan. “Jadi sebetulnya secara prinsip tidak ada alasan untuk tidak meratifikasi (mengesahkan) RUU ini,” terang Teuku Riefky.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyampaikan harapannya agar Konvesi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa bisa diratifikasi pada tahun 2024.

“Secara umum saya kira sebagai kemajuan dari langkah pengakuan ratifikasi kita kepada konvensi HAM internasional, sudah delapan kita akui ini yang ke-9. Sepatunya ini dibisa kita lakukan di tahun 2024 mendatang,” harapnya.

Seperti yang diketahui 98 Negara telah menandatangani Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, dan ada 59 Negara yang sudah meratifikasi. (tn/aha) 

( sumber : dpr.go.id )


Berita Lainnya

Nasional

Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun

Nasional

KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar

Nasional

Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin

Nasional

Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda

Nasional

Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat

Nasional

Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia

Nasional

Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal

Nasional

Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran

Berita: Nasional - Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun •  Nasional - KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar •  Nasional - Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin •  Nasional - Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda •  Nasional - Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat •  Nasional - Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia •  Nasional - Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal •  Nasional - Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran •