Rabu, 24 Juni 2020 20:00 0

TRP

KOMISI I DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada RAPBN TA 2021 sebesar Rp 77 miliar. Usulan itu akan dibahas lebih lanjut setelah pembacaan nota keuangan pada Agustus 2020 mendatang. Demikian menjadi salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Lemhannas dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6). 

"Komisi I mendukung dan berharap peran serta Lemhanas dan Wantannas sesuai tupoksinya, terutama terhadap dinamika baru yang terjadi. termasuk new normal di segala bidang, segala sendi dalam bernegara dan berbangsa tentu masukan Lemhannas dan Wantannas ini sangat penting untuk bangsa ke depan," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya.

Politikus Partai Demokrat itu menuturkan, pembahasan anggaran tahun 2021 ini merupakan pembahasan pendahuluan, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut setelah pembacaan nota keuangan pada Agustus 2020 mendatang, dan kemudian akan didalami dan disahkan menjadi pagu alokasi anggaran pada Bulan Oktober. 

Menurut Teuku, pagu indikatif RAPBN TA 2021 Lemhannas sebesar Rp 182,4 miliar dan pagu indikatif Wantannas Rp 50,4 miliar akan difokuskan pada program-program yang telah disusun dan menyesuaikan dengan tatanan kehidupan normal kebaharuan. Diketahui, tema kebijakan fiskal 2021 adalah "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi", tema ini selaras dengan RKP Tahun 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI juga mendalami  kajian yang telah dilakukan terhadap masalah dan dampak pandemi Covid-19 yang telah memunculkan tatanan kehidupan kebaharuan di masyarakat yang akan berevolusi kegiatan ekonomi, utamanya munculnya budaya baru pada berbagai sendi kehidupan bermasyarakat. Tentu, kajian yang diperlukan tidak sebatas saat ini, tetapi juga kelak bilamana pandemi Covid-19 berlalu.

"Komisi I DPR RI mendorong Lemhannas agar terus melakukan kajian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya dan pertahanan keamanan, khususnya tatanan kehidupan baru di era pasca pandemi Covid-19 yang rekomendasinya menjadi rujukan kebijakan Pemerintah dalam menyiapkan kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa yang lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan," papar Teuku. (OL-09)

 

Berita Lainya

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Nasional

Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional

Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK

Nasional

Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020

Berita: Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •  Nasional - Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK •  Nasional - Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020 •