Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan pemerintah pusat diminta turun tangan bantu mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk di Madura, Jawa Timur.
Hal itu disampaikan saat dirinya berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur. Ia mengatakan persoalan itu harus jadi perhatian khusus pemerintah karena kemiskinan dan gizi buruk di wilayah ujung timur Pulau Jawa itu masih tinggi.
"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu dalam keterangannya pada Jumat, 30 Juni 2023.
Dia mencontohkan, salah satu dukungan yang perlu jadi perhatian terkait alokasi anggaran untuk penanganan stunting. Ia menyoroti anggaran minim Dinas Kesehatan Bangkalan yang hanya dapat alokasi Rp245 juta untuk penanganan stunting.
"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," lanjut legislator asal Bali tersebut.
Putu menambahkan kunjungan delegasi BKSAP untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Menurut dia, peran parlemen memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan yang harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah. Lalu, kata dia, pemerintah derah dan segenap pemangku kepentingan untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk.
Pun, dia menambahkan DPR RI juga mesti bisa memastikan kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Daerah dalam memajukan ekonomi daerahnya. Dia bilang hal itu harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga bisa menemukan solusi yang berkelanjutan.
"Kita berharap kunjungan ini akan berikan kontribusi serta mendorong Bangkalan dan juga Pulau Madura serta Universitas Trunojoyo Madura agar tergaung baik secara nasional maupun ke seluruh penjuru dunia," kata Putu.
Sementara, Rektor UTM, Syafi’i mengatakan potensi alam Madura perlu dapat perhatian khusus. Alasannya karena Madura memiliki potensi kekayaan alam. Dengan demikian, menurut dia, hal itu bisa meminimalisir buruh migran berangkat keluar negeri.
“Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi, maka perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah agar dapat perlindungan secara profesional,” ujar Syafi’i. Namun, ia tak menampik Madura juga memiliki kendala seperti infrastruktur akses jalan ke lokasi pariwisata.
Menurut dia, infrastruktur di Madura itu dari zaman awal kemerdekaan bahkan Belanda sampai sekarang, luas jalannya belum banyak didukung pembangunan infrastruktur yang layak. “Sedangkan, frekuensi kendaraan yang masuk ke Madura itu sudah overload. Makanya, memang perlu diikuti pembangunan infrastruktur yang layak. Potensi pariwisata di Madura cukup banyak,” tuturnya.
Syafi’i juga menyinggung status Madura sebagai daerah penyuplai garam nasional hingga 70 persen termasuk gas di Jawa Timur. Kemudian, status Madura dalam hal potensi jagung dan rempah-rempah. Namun, ia heran Madura dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) selalu posisi terendah di Jawa Timur.
Adapun delegasi BKSAP DPR RI yang ikut ke UTM antara lain Hasani Bin Zuber (F-PD), Gilang Dhiela Fararez (F-PDIP), Mulan Jameela (F-Gerindra), Arzeti Bilbina (F-PKB), Linda Megawati (F-PD), dan Didi Irawadi
( sumber : jatim.viva.co.id )
