Kamis, 11 Juni 2020 19:24

LAKSMI

Pemerintah belum mengatur regulasi operasional ojek online atau ojol, apakah diizinkan mengangkut penumpang selama new normal atau tidak. Anggota Komisi V Fraksi Demokrat, Lasmi Indrayani, mengatakan pemerintah harus membuat kebijakan sebagai payung hukum operasional ojol selama new normal.

"Penerapan new normal yang akan diikuti beberapa penyesuaian, tentunya membutuhkan peraturan sebagai payung hukum. Termasuk mengenai ojek online diperbolehkan atau tidak untuk mengangkut penumpang," kata Lasmi saat dihubungi, Senin (1/6).

 
 Lasmi menuturkan, pemerintah melalui Kemenhub harus cermat dengan mempertimbangkan sejumlah aspek untuk operasional ojol. Untuk itu, dia meminta Kemenhub untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan Kemenkes terkait kebijakan tersebut.
 
"Sebelum menetapkan peraturan mengenai ojek online pada masa new normal, saya meminta Kemenhub berkordinasi dengan semua pihak, terutama Gugus Tugas COVID-19 dan Kemenkes. Bila ada di tangan Kemenhub untuk membuat aturan yang bisa diterima oleh semua pihak," ucapnya.
 
Wakil Bendahara Umum Demokrat itu menyebut sebenarnya keberadaan ojol sangat diperlukan masyarakat dalam mobilitas keseharian selama PSBB. Di sisi lain, kata dia, penggunaan transportasi ojol sangat rawan untuk penularan virus corona.
 
Karena itu, dia meminta agar Kemenhub dapat membuat sebuah kebijakan yang dapat diterima seluruh pihak terkait operasional ojol.
 
OJOL
 
 
"Harus diakui moda transportasi ojol sangat rawan untuk terjadi penularan COVID-19. Di sisi lain ojol menjadi mata pencaharian jutaan masyarakat Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19 ini tidak dipungkiri jasa ojol dirasakan sangat membantu di saat diterapkan PSBB," jelasnya.
 
"Kemenhub harus bisa membuat aturan yang bisa diterima semua pihak sebagai win-win solution, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat. Jangan sampai peraturan yang dibuat bertentangan atau malah membuat longgar protokol kesehatan yang diterapkan oleh gugus tugas COVID-19," tandas Lasmi.
 

Berita Lainya

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Nasional

Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Nasional

Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK

Nasional

Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020

Berita: Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •  Nasional - Politikus Demokrat Kecam Wacana Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR minta pemerintah jangan lemahkan OJK •  Nasional - Demokrat Konsisten Menolak RUU HIP dan Supaya Dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI 2020 •