Kehadiran Starlink Harus Tetap Berdasarkan Asas Keadilan bagi Provider Lokal

Selasa, 11 Juni 2024 12:49

rizky dpr

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah menyambut baik hadirnya penyedia jasa internet Starlink yang masuk ke Indonesia. Meski demikian, ia menekankan agar prinsip keadilan harus tetap ditegakkan, khususnya bagi provider internet lokal.

Hal itu disampaikan Rizki dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPI, dan KI Pusat di Ruang Rapat Kerja Komisi I, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta (10/6/2024). Rapat Kerja tersebut dengan agenda Realisasi Dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023; Dan Pembahasan RKA dan RKP Kemkominfo Tahun 2025

"Kita juga welcome kalau ada investasi yang masuk ke negara kita untuk memberikan akses internet yang cepat dan juga bisa dijangkau harganya oleh masyarakat kita," ujar Rizki.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti terkait anggaran Kemenkominfo. Ia mempertanyakan dampak hadirnya Starlink apakah dapat menekan anggaran Kemkominfo. Pasalnya, anggaran Kemenkominfo diprediksi akan turun hingga 50 persen dari anggaran tahun 2024 yang disebabkan adanya utang besar yang jatuh tempo di 2025.

"Contohnya peluncuran Satelit Satria 1 dengan visi dari starlink ini banyak yang overlaps sebenernya memberikan fast internet kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau," jelasnya. (hal/rdn)

 

( sumber : dpr.go.id )


Berita Lainnya

Nasional

Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun

Nasional

KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar

Nasional

Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin

Nasional

Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda

Nasional

Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat

Nasional

Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia

Nasional

Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal

Nasional

Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran

Berita: Nasional - Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun •  Nasional - KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar •  Nasional - Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin •  Nasional - Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda •  Nasional - Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat •  Nasional - Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia •  Nasional - Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal •  Nasional - Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran •