Kedelai Mahal, DPR Sindir Fungsi Pengawasan Kementan

Rabu, 06 Januari 2021 15:10

Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menilai, keteledoran dari sistem pengawasan dan kendali di Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi faktor melonjaknya harga kedelai yang terus meroket dalam beberapa hari terakhir ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Purwanto saat menanggapi pelonjakan harga kedelai yang membuat para pengrajin tahu dan tempe di Indonesia menjerit di awal tahun 2021.

“Keteledoran ini disebabkan sistem pengawasan serta kendali dari Kementan yang tidak berjalan dengan baik. Seharusnya dijaga agar mata rantai kegiatan sampai di hilir bisa berlanjut, karena kewenangan di hulu ini ada di Kementan,” kata Bambang Purwanto, Senin, (4/1/2021).

Kejadian ini, lanjut Bambang Purwanto, juga menjadi bentu ketidakcermatan dan keteledoran Kementan sebagai lembaga yang memproduksi pangan termasuk kebutuhan kedelai.

kedelai

Padahal, kata dia, produksi kedelai banyak di tunggu oleh UMKM yang memproduksi kebutuhan pangan seperti tahu dan tempe yang merupakan kebutuhan pangan harian bagi masyarakat Indonesia.

“Tentu memerlukan bahan baku secara . continue sementara kelangkaan dan mahalnya harga kedelai tentu berdampak terhadap nilai jual produknya yang sementara daya beli masyarakat dimasa pandemi ini menurun,” papar dia.

“Belum lagi dampak mahalnya harga dan langkanya kedelai pasti betdampak kepada kegiatan UMKM yang juga akan mengurangi tenaga kerja bahkan bisa stop produksi, makin runyam,” tegas Bambang Purwanto yang juga politikus partai Demokrat.

Tidak hanya itu, Bambang Purwanto juga menyoroti, kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya,
di masa pandemi seperti saat ini tentunya semua negara seharusnya menjaga stok makanan masing-masing.

“Dengan demikian kita harus cermat membaca situasi dan kondisi saat wabah covid 19 ini agar tadak terlambat menjaga pasokan utk kebutuhan pangan,” pungkas Bambang Purwanto.

Berita Lainya

Nasional

Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain

Nasional

Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit

Nasional

Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak

Nasional

Ibas Kritisi Bantuan UMKM

Nasional

Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi

Nasional

Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat

Nasional

Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran

Nasional

Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020

Berita: Nasional - Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain •  Nasional - Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit •  Nasional - Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak •  Nasional - Ibas Kritisi Bantuan UMKM •  Nasional - Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi •  Nasional - Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat •  Nasional - Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran •  Nasional - Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020 •