Keberlanjutan Fiskal Pemerintah dalam Bahaya, Demokrat: Segera Putar Haluan

Jumat, 12 Februari 2021 15:09

marwan 12

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mengatakan, pengelolaan Fiskal pemerintah semakin menghawatirkan. Beberapa indikator menunjukan  pengelolaan fiskal pemerintah semakin tidak sehat dan akan menuju pada ketidakberlanjutan fiskal pemerintah. Kamis,(11/02/2021)

Beberapa indikator yang dimaksud adalah Pertama “Rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB yang menurun tajam.” Rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB turun tajam menjadi hanya 10,6 persen pada tahun 2020. Padahal pada tahun 2008  mencapai 19,8 persen, yang merupakan rasio tertinggi sejak tahun 2000.

Kemudian rasio ini terus menurun menjadi 15,4 persen pada tahun 2014, menurun lagi menjadi 12,4 persen pada tahun Tahun 2019. Rasio yang rendah tersebut menunjukkan bahwa kondisi fiskal dan keuangan pemerintah sulit untuk dipertahankan
 
Yang kedua menurut Marwan adalah “Rasio beban bunga yang semakin meningkat”. Rasio beban bunga terhadap PDB tahun 2020  mencapai  2 persen atau setara dengan 19,2 persen dari total pendapatan pemerintah pada tahun 2020.

Dengan rasio penerimaan pemerintah tahun 2020 sebesar 10,6 persen dikurangi rasio beban bunga 2 persen, maka sisa rasio  pendapatan hanya mencapai 8,6 persen untuk belanja pemerintah.

Namun faktanya rasio belanja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai rata-rata 18,8 persen pada 2005-2009, 17,5 persen pada 2010-2014, 15 persen pada 2015-2019. dan 16,9 persen pada 2020 karena pandemi dan resesi belanja fiska.

Artinya untuk menutupi turunnya penerimaan pemerintah dalam pembiayaan belanja dipastikan pemerintah akan terus menambah jumlah utang dalam jumlah besar, diperkirakan rasio utang meningkat menjadi 55 persen pada tahun 2022, mendekati pagu yang sah sebesar 60 persen, yang kemungkinan akan terlampaui pada 2023
 
Indikator yang ketiga adalah “Defisit keseimbangan primer yang terus meningkat”. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Defisit keseimbangan primer tahun 2020 mencapai Rp. 642,2 Triliun atau sekitar 3,9 persen dari PDB dan diperkirakan akan tetap besar pada tahun 2021 dan 2022.

Dengan kondisi tersebut dipastikan untuk pembayaran bunga utang pemerintah harus melakukan penarikan utang baru, yang berakibat penggunaan utang semakin tidak produktif.
 
Sekretaria Fraksi Partai Demokrat di DPR ini menambahkan, dengan beberapa indikator diatas, menunjukkan bahwa kondisi fiskal pemerintah semakin menghawatikan dan mengarah tidak berlanjutnya pengelolaan fiskal pemerintah, sehingga membutuhkan perubahan yang drastis.

"Pemerintah harus segera putar haluan, mereformasi fundamental kebijakan fiskalnya untuk menyelamatkan perekonomian tanpa menimbulkan guncangan besar,” tegas Marwan.

Untuk mengatasi masalah fiskal ini, pemerintah tidak punya pilihan lain selain meningkatkan penerimaannya karena ini adalah sumber utama masalah fiskalnya.

"Mengurangi pengeluaran pemerintah dan defisit anggaran tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi saat ini. Sebaliknya, hal itu akan menimbulkan guncangan besar bagi perekonomian,” imbuh Marwan.
 
Yang lebih menghawatikan menurut Marwan adalah pemerintah sangat agresif dalam memberikan insentif fiskal dan stimulus dengan mengurangi pajak guna menarik investasi. Termasuk pemberian fasilitas pajak dalam pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

"Pemerintah sangat agresif dalam memberikan insentif fiskal dan stimulus dengan mengurangi pajak guna menarik investasi. Termasuk pemberian fasilitas pajak dalam pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Ini sangat menghawatirkan,” ujar Marwan

"Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya akan menurunkan penerimaan pajak pemerintah dan memperburuk perekonomian, khususnya jika insentif fiskal tersebut gagal meningkatkan investasi secara signifikan seperti yang terjadi sejak tahun 2015," pungkas Marwan.*

Berita Lainnya

Nasional

Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun

Nasional

Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif

Nasional

Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan

Nasional

Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh

Nasional

PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko

Nasional

BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir

Nasional

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian

Nasional

Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi

Berita: Nasional - Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun •  Nasional - Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif •  Nasional - Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan •  Nasional - Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh •  Nasional - PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko •  Nasional - BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir •  Nasional - Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian •  Nasional - Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi •