Jokowi Sebut Banjir Sintang Akibat Kerusakan DAS Berpuluh Tahun, PD: Keliru

Jumat, 19 November 2021 10:13 0

banjir (1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut banjir yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat, disebabkan karena kerusakan lingkungan di daerah tangkapan hujan. Partai Demokrat tak sependapat dengan Jokowi.
"Apa yang disampaikan pak Jokowi itu tentu keliru besar jika mengatakan kerusakan catchment area di DAS (Daerah Aliran Sungai) hulu Sungai Kapuas sudah berpuluh-puluh tahun," ujar Wasekjen Demokrat Irwan, kepada detikcom, Rabu (17/11/2021).

Menurutnya, banjir besar dan berlangsung lama di Sintang baru terjadi saat ini. Terakhir kali banjir besar terjadi pada tahun 1980-an.

"Itu artinya ada perubahan tutupan lahan yang masif beberapa tahun terakhir ini di DAS hulu Sungai Kapuas," kata Irwan.

Irwan juga berkomentar terkait solusi yang ditawarkan Jokowi untuk mengatasi banjir di Sintang dan sekitarnya. Lagi-lagi, anggota komisi V DPR RI itu tak sependapat dengan Jokowi.

"Solusi yang ditawarkan pak Jokowi juga yang akan bangun persemaian dan laksanakan penghijauan di DAS hulu sungai Kapuas tidak efektif dan hanya akan menghabiskan uang negara melalui kegiatan Rehabilitai Hutan dan Lahan Kemen LHK yang terbukti gagal dalam keberhasilan tumbuh selama ini," imbuh Irwan.

irwan_169

Irwan mengatakan penghijauan di Areal Penggunaan Lain akan sulit dilakukan jika lahan yang ada memiliki izin usaha perkebunan dan tambang. Begitu pula dengan reboisasi di kawasan hutan yang, nilai Irwan, tak efektif.

"Yang paling tepat adalah mereview Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Kalbar juga RTRW Kabupaten di hulu DAS sungai Kapuas," tutur Irwan.

"Jangan ada lagi penerbitan izin perkebunan, tambang juga HPH (hak pengusahaan hutan) dan HTI (hak tanaman industri) di hulu sungai Kapuas. Itu kunci pengendalian banjir di sepanjang DAS Kapuas," ungkapnya.

Irwan mengusulkan kabupaten-kabupaten yang berada di DAS hulu Sungai Kapuas dijadikan Kabupaten Konservasi dengan insentif Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat tiap tahunnya untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan di sana. Menurutnya, akan sangat berbahaya jika DAS hulu Sungai Kapuas rusak, maka akan berpengaruh kepada kabupaten-kabupaten di sepanjang sungai di bawahnya.

"Tidak boleh ada penerbitan ijin perkebunan sawit dan tambang baru. Izin lokasi ataupun HGU perkebunan sawit eksisting saat ini yang belum ada pembukaan lahan segera dicabut dan tutupan lahannya dipertahankan serta lahannya dikembalikan jadi kawasan hutan," imbuhnya.

Jokowi Ungkap Penyebab Banjir Sintang

Banjir di Sintang sudah 4 pekan tak surut-surut. Jokowi mengatakan banjir itu terjadi akibat kerusakan lingkungan di daerah tangkapan hujan.

"Ya itu memang karena kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun," kata Jokowi setelah meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 Ruas Serang-Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Selasa (16/11/2021).

Jokowi pun memastikan akan memperbaiki kerusakan lingkungan di daerah tangkapan hujan tersebut. Mulai tahun depan, kata dia, pembangunan persemaian atau nursery akan dilakukan. Persemaian itu dibangun agar tangkapan hujan berfungsi normal kembali,

"Ya, itu yang harus kita hentikan, karena memang masalah utamanya ada di situ. Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak. Itu yang nanti kita perbaiki. Nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery, persemaian, sehingga ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di catchment area. Kita perbaiki karena memang kerusakannya ada di situ," papar Jokowi.

( sumber : news.detik.com )

Berita Lainnya

Nasional

DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU

Nasional

BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional

Nasional

BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing

Nasional

Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI

Nasional

Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa?

Nasional

Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya

Nasional

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi...

Nasional

Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun

Berita: Nasional - DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU •  Nasional - BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional •  Nasional - BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing •  Nasional - Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI •  Nasional - Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa? •  Nasional - Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya •  Nasional - RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi... •  Nasional - Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun •