Jika Menkumham Yasonna Tak Mampu Benahi Carut Marut Lapas, Presiden Jokowi Harus Turun Tangan

Sabtu, 11 September 2021 11:12

pak santoso fpd

Anggota Komisi III DPR, Santoso, menyatakan peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, menjadi bukti carut marutnya manajemen lembaga permasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

Kebakaran yang terjadi Rabu (8/9/2021), sekitar pukul 01:45 WIB itu menewaskan 41 narapidana, 8 luka bakar serius, dan 73 lainnya luka ringan.

Santoso menyebut banyaknya permasalahan di lapas, misalnya keamanan hingga kelebihan kapasitas di seluruh Indonesia, harus segera dibenahi.

“Dengan kejadian kebakaran ini Kemenkumham terutama Pak Menteri (Menkumham Yasonna Laoly-red) harus segera menyelesaikan ini. Jika Pak Menteri tidak mampu, saya berharap Pak Jokowi turun tangan, turun langsung karena persoalan seluruh Lapas bukan hanya soal membina para napi tapi juga bagaimana pengamanan yang komprehensif,” kata Santoso saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (8/9/21).

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, pemerintah sebelumnya telah mengajukan RUU Lembaga Pemasyarakatan.

“Sayangnya, sudah lebih dari 2 tahun RUU tersebut mandek,” sesal anggota badan legislasi (Baleg) DPR ini.

Dengan musibah kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang ini, tambah Santoso, pemerintah harus segera mengajukan RUU Pemasyarakatan untuk dibahas di DPR.

(Bie)

(sumber : jurnalbabel.com)

Berita Lainnya

Nasional

DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU

Nasional

BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional

Nasional

BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing

Nasional

Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI

Nasional

Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa?

Nasional

Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya

Nasional

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi...

Nasional

Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun

Berita: Nasional - DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU •  Nasional - BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional •  Nasional - BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing •  Nasional - Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI •  Nasional - Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa? •  Nasional - Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya •  Nasional - RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi... •  Nasional - Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun •