Jika Kemenkumham Sahkan KLB Ilegal, Presiden Jokowi Langgar Komitmen Junjung Demokrasi

Minggu, 07 Maret 2021 12:12

irwan_169

“Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan,“ ujar Dr. Irwan Fecho, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, “Jika sampai KLB ilegal dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal yang dihasilkan, kemudian disahkan, Presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan ini parpol ini.”

Irwan percaya Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik. “Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para Menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko,” tandas Irwan, “Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, artinya cuma dua: Presiden tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya atau Presiden diam-diam membiarkan. Ingat, diamnya Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan (guilty by omission).”

Irwan juga mempertanyakan kepergian Kepala KSP Moeldoko ke Medan, berdasarkan bukti tiket yang ia temukan. “Apakah kepergian pak Moeldoko ini atas seizin Presiden? Untuk agenda dinas apa?” gugat Irwan, “Jika tidak seizin Presiden, berarti pak Moeldoko mangkir dari tugas dong?”

Sementara itu, Adi Prayitno, dosen ilmu politik dari UIN Ciputat, Jakarta mengatakan semua pihak, terutama pemerintah, mesti hati-hati menyikapi isu KLB Demokrat. Ini isu serius yang akan menjadi alat ukur melihat kualitas demokrasi saat ini. Pemerintah mesti clear dan memastikan lingkaran pejabat tedalam istana tak terlibat cawe-cawe dalam urusan politik partisan partai. 

“Tidak puas pada Ketum partai itu perkara biasa dalam demokrasi. Ada mekanismenya macam rapat, mediasi, dan lain-lain," kata Adi, "Menjadi tak rasional jika ketidakpuasan itu dilakukan dengan cara tidak elegan mengundang pihak luar mengambil alih kekuasaan politik secara paksa. Itu tidak sehat."

Adi menandaskan, "Kalau tidak puas, keluar saja dan bikin partai baru seperti Amien Rais dan Fahri Hamzah. Itu jauh lebih jantan ketimbang mengkudeta pemimpin yang sah."

Berita Lainnya

Nasional

Demokrat Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di NTB dan NTT

Nasional

Anggota DPR RI H Abdul Wahab Dalimunthe SH: Kader Demokrat Diminta Tetap Solid dan Tidak Terpengaruh dengan Manuver Politik Pihak Luar

Nasional

Didik Mukrianto Sebut Partai Demokrat Kubu Moeldoko Organisasi Liar

Nasional

MUSLIM HADIR BERSAMA PEMKAB ACEH TAMIANG DALAM BIMTEK PERTANIAN

Nasional

Kubu Moeldoko Gugat AD/ART 2020, Demokrat: Mereka Sudah Kehilangan Legal Standing

Nasional

Partai DEMOKRAT Peduli Banjir Bandang di Bima

Nasional

Mohamad Muraz: Mana Arah Kebijakan Pembinaan Pancasila dari BPIP?

Nasional

Ibas Serahkan Ambulans untuk Masyarakat Terdampak Pandemi

Berita: Nasional - Demokrat Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di NTB dan NTT •  Nasional - Anggota DPR RI H Abdul Wahab Dalimunthe SH: Kader Demokrat Diminta Tetap Solid dan Tidak Terpengaruh dengan Manuver Politik Pihak Luar •  Nasional - Didik Mukrianto Sebut Partai Demokrat Kubu Moeldoko Organisasi Liar •  Nasional - MUSLIM HADIR BERSAMA PEMKAB ACEH TAMIANG DALAM BIMTEK PERTANIAN •  Nasional - Kubu Moeldoko Gugat AD/ART 2020, Demokrat: Mereka Sudah Kehilangan Legal Standing •  Nasional - Partai DEMOKRAT Peduli Banjir Bandang di Bima •  Nasional - Mohamad Muraz: Mana Arah Kebijakan Pembinaan Pancasila dari BPIP? •  Nasional - Ibas Serahkan Ambulans untuk Masyarakat Terdampak Pandemi •