Jangan Bebankan Masyarakat untuk Pemasangan Jaringan Gas Bumi

Senin, 01 Februari 2021 12:03

pak zulfikar

 

Gas bumi sebagai sumber energi alternatif belum banyak dimanfaatkan masyarakat luas, khususnya pemakai rumah tangga. Padahal, gas bumi merupakan pilihan sumber energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan lebih murah dibandingkan pemakaian sumber energi lainnya, seperti minyak dan batubara.

Memang bukan tanpa alasan kenapa gas bumi tidak familiar di masyarakat, di antaranya mahalnya biaya pemasangan jaringan pipa gas yang dibebankan konsumen rumah tangga, masih terbatasnya jaringan pipa gas dan tidak siapnya pemerintah mengkonversi gas bumi sebagai pengganti tabung gas untuk masyarakat luas.

Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan, SH mengusulkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar penyediaan dan pemenuhan gas bumi untuk rakyat dari sabang sampai merauke dijadikan program prioritas. Pemenuhan kebutuhan domestik lebih penting dibandingkan untuk komoditas ekspor.

“Gas bumi jangan dijadikan komoditas ekspor belaka. Jadikan gas bumi sebagai komoditas modal pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat,” ujar politisi Partai Demokrat ini, Sabtu (30/1/2021).

Bang Zul, demikian sapaannya, mengatakan, sampai 2020, baru ada 673 ribu sambungan gas rumah tangga. Pembangunan infrastruktur jaringan gas tersebut baru ada di 23 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jumlah ini masih sangat minim.

“Keberadaan jaringan gas bumi belum dijadikan komoditi untuk rakyat. Padahal, negara kita memiliki sumber potensial gas bumi yang bisa dimanfaatkan maksimal,” katanya.

Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga yang merata di seluruh Indonesia merupakan bentuk manifestasi pemerataan sumber energi murah. Ada penghematan yang cukup signifikan dari pengeluaran rumah tangga jika beralih ke jaringan gas bumi. Akan tetapi menjadi sia sia jika konsumen rumah tangga dibebankan biaya besar untuk pemasangan jaringan.

Diketahui, setiap rumah tangga dikenakan biaya pemasangan sekitar Rp 4 juta jika ingin beralih ke energi gas bumi. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyambungan pipa yang jadi masalah.

Menurut Bang Zul perlu dicarikan skema yang tepat dan tidak membebankan masyarakat agar gas bumi menjadi primadona dalam pemakaian. Perlu subsidi silang. Rumah tangga tidak mampu, lembaga sosial dan keagamaan digratiskan atau dianggarkan melalui APBN. Sedangkan rumah tangga mampu dikenakan sesuai standar dan untuk industri dikenakan biaya lebih besar.

“Pihak ESDM, PGN dan BPH Migas, Komisi VII dan stakeholder terkait perlu duduk bersama merumuskan skema yang tepat untuk mencari jalan keluar ini.
Saya tetap konsisten, pemasangan jargas rumah tangga harus gratis. Jangan bebankan rakyat di masa krisis seperti ini. Apalagi ini menyangkut hajat hidup rumah tangga,” ungkapnya.

Ia meyakini bahwa kebutuhan gas bumi akan meningkat pesat seiring dengan pertambahan penduduk dan berkembangnya dunia usaha dan industri. Yang patut dicermati adalah pembangunan infrastruktur pipa gas harus memenuhi ISO 4437 dan SNI. Hal itu patut diterapkan agar instalasi jargas dibangun rapi, aman l, dan ramah lingkungan.

“PGN sebagai penanggungjawab teknis harus melakukan kontroling berkala. Jangan sampai ada keluhan konsumen seperti tekanan gas yang tidak stabil, meteran macet atau ada pipa yang bocor. Perlu standar keamanan yang prima,” tandasnya. (t7/set)

Berita Lainnya

Nasional

Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun

Nasional

Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif

Nasional

Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan

Nasional

Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh

Nasional

PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko

Nasional

BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir

Nasional

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian

Nasional

Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi

Berita: Nasional - Ibas: Kelangkaan Pupuk Petani Jadi Persoalan Klasik dari Tahun ke Tahun •  Nasional - Ibas Dorong Percepatan Vaksinasi Daerah Agar Belajar Mengajar Kembali Efektif •  Nasional - Kawal Program BSPS, Ketua FPD DPR: Negara Bisa Kempes Sedikit Kantongnya, Rakyat Jangan •  Nasional - Demokrat Kritik Kereta Cepat Pakai APBN: Rakyat Tak Butuh •  Nasional - PD Minta Kader Jaga Keutuhan Partai: Musuh Kita Kubu Moeldoko •  Nasional - BPOM dan Anggota Komisi IX DPR RI ZA Sosialisasi Obat dan Makanan di Merangin dan Pelepat Ilir •  Nasional - Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Legislator Sebut Sektor Pertanian Masih Kurang Dapat Perhatian •  Nasional - Benny K Harman Baca Langkah Yusril: Ingin Rebut Demokrat Secara Ilegal Atas Nama Hukum dan Demokrasi •