Jangan Bebankan Masyarakat untuk Pemasangan Jaringan Gas Bumi

Senin, 01 Februari 2021 12:03

pak zulfikar

 

Gas bumi sebagai sumber energi alternatif belum banyak dimanfaatkan masyarakat luas, khususnya pemakai rumah tangga. Padahal, gas bumi merupakan pilihan sumber energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan lebih murah dibandingkan pemakaian sumber energi lainnya, seperti minyak dan batubara.

Memang bukan tanpa alasan kenapa gas bumi tidak familiar di masyarakat, di antaranya mahalnya biaya pemasangan jaringan pipa gas yang dibebankan konsumen rumah tangga, masih terbatasnya jaringan pipa gas dan tidak siapnya pemerintah mengkonversi gas bumi sebagai pengganti tabung gas untuk masyarakat luas.

Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan, SH mengusulkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar penyediaan dan pemenuhan gas bumi untuk rakyat dari sabang sampai merauke dijadikan program prioritas. Pemenuhan kebutuhan domestik lebih penting dibandingkan untuk komoditas ekspor.

“Gas bumi jangan dijadikan komoditas ekspor belaka. Jadikan gas bumi sebagai komoditas modal pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat,” ujar politisi Partai Demokrat ini, Sabtu (30/1/2021).

Bang Zul, demikian sapaannya, mengatakan, sampai 2020, baru ada 673 ribu sambungan gas rumah tangga. Pembangunan infrastruktur jaringan gas tersebut baru ada di 23 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jumlah ini masih sangat minim.

“Keberadaan jaringan gas bumi belum dijadikan komoditi untuk rakyat. Padahal, negara kita memiliki sumber potensial gas bumi yang bisa dimanfaatkan maksimal,” katanya.

Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga yang merata di seluruh Indonesia merupakan bentuk manifestasi pemerataan sumber energi murah. Ada penghematan yang cukup signifikan dari pengeluaran rumah tangga jika beralih ke jaringan gas bumi. Akan tetapi menjadi sia sia jika konsumen rumah tangga dibebankan biaya besar untuk pemasangan jaringan.

Diketahui, setiap rumah tangga dikenakan biaya pemasangan sekitar Rp 4 juta jika ingin beralih ke energi gas bumi. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyambungan pipa yang jadi masalah.

Menurut Bang Zul perlu dicarikan skema yang tepat dan tidak membebankan masyarakat agar gas bumi menjadi primadona dalam pemakaian. Perlu subsidi silang. Rumah tangga tidak mampu, lembaga sosial dan keagamaan digratiskan atau dianggarkan melalui APBN. Sedangkan rumah tangga mampu dikenakan sesuai standar dan untuk industri dikenakan biaya lebih besar.

“Pihak ESDM, PGN dan BPH Migas, Komisi VII dan stakeholder terkait perlu duduk bersama merumuskan skema yang tepat untuk mencari jalan keluar ini.
Saya tetap konsisten, pemasangan jargas rumah tangga harus gratis. Jangan bebankan rakyat di masa krisis seperti ini. Apalagi ini menyangkut hajat hidup rumah tangga,” ungkapnya.

Ia meyakini bahwa kebutuhan gas bumi akan meningkat pesat seiring dengan pertambahan penduduk dan berkembangnya dunia usaha dan industri. Yang patut dicermati adalah pembangunan infrastruktur pipa gas harus memenuhi ISO 4437 dan SNI. Hal itu patut diterapkan agar instalasi jargas dibangun rapi, aman l, dan ramah lingkungan.

“PGN sebagai penanggungjawab teknis harus melakukan kontroling berkala. Jangan sampai ada keluhan konsumen seperti tekanan gas yang tidak stabil, meteran macet atau ada pipa yang bocor. Perlu standar keamanan yang prima,” tandasnya. (t7/set)

Berita Lainnya

Nasional

Bambang Purwanto: Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Turunannya Hancurkan Petani

Nasional

Legislator PD Kritik Sekjen DPR soal Gorden: Sense of Crisisnya Kurang!

Nasional

Legislator Demokrat Ingatkan ASN, Jangan Sampai WFH Dimanfaatkan Berdiam Diri di Rumah

Nasional

Jaring Bakat Sepakbola, Anak Buah AHY Gelar Turnamen Hero Cup 5

Nasional

Anggota DPR RI Sosialisasi 4 Pilar, Ini Keinginan IPSM Kota Cirebon

Nasional

Kang Hero & Hj Ratnawati Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Masyarakat

Nasional

Respons Masinton Pasaribu, Anwar Hafid: Kita Harus Pastikan Proses Pemilu Tidak Boleh Terhambat

Nasional

Wakil Rakyat Harus Duduk di Karpet? Nanang Samodra, Tidak

Berita: Nasional - Bambang Purwanto: Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Turunannya Hancurkan Petani •  Nasional - Legislator PD Kritik Sekjen DPR soal Gorden: Sense of Crisisnya Kurang! •  Nasional - Legislator Demokrat Ingatkan ASN, Jangan Sampai WFH Dimanfaatkan Berdiam Diri di Rumah •  Nasional - Jaring Bakat Sepakbola, Anak Buah AHY Gelar Turnamen Hero Cup 5 •  Nasional - Anggota DPR RI Sosialisasi 4 Pilar, Ini Keinginan IPSM Kota Cirebon •  Nasional - Kang Hero & Hj Ratnawati Salurkan Ribuan Paket Sembako Kepada Masyarakat •  Nasional - Respons Masinton Pasaribu, Anwar Hafid: Kita Harus Pastikan Proses Pemilu Tidak Boleh Terhambat •  Nasional - Wakil Rakyat Harus Duduk di Karpet? Nanang Samodra, Tidak •