Izin Vaksin Sinovac Belum Ada, Anggota Komisi IX: Jangan Sampai BPOM Dalam Tekanan

Rabu, 06 Januari 2021 14:16 0

bpom

Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Aliyah Mustika Ilham (AMI) turut memantau 30 ribu unit vaksin Sinovac saat tiba di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (5/1/2021).

Menurutnya, vaksin Covid-19 produksi Sinovac sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan target prioritas adalah tenaga kesehatan (nakes).

"Poin krusial adalah, sampai saat ini belum keluar  Emergency Use of Authorization (EUA) dari pihak BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)," kata Aliyah via pesan WhatsApp, Rabu sore.

Ia pun menyoal, bagaimana akan dilakukan vaksinasi kalau belum keluar EUA dari BPOM?

Legislator Partai Demokrat itu menilai, didistribusikannya vaksin ke daerah-daerah membuat BPOM merasa tertekan.

"Jangan sampai pihak BPOM berada dalam tekanan untuk mengeluarkan EUA secepatnya, sehingga masalah Keamanan dan mutu menjadi terabaikan," katanya.

Terkait vaksin yang akan didistribusikan di 24 kabupaten/kota, Aliyah mempertanyakan sejauh mana kesiapan daerah dalam menerima vaksin dari pemprov nantinya.

"Vaksin Sinovac ini tidak boleh lebih 48 jam di luar cold room. Standar suhunya, 2 derajat-8 derajat celcius," katanya.

 

Berita Lainya

Nasional

Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain

Nasional

Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit

Nasional

Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak

Nasional

Ibas Kritisi Bantuan UMKM

Nasional

Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi

Nasional

Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat

Nasional

Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran

Nasional

Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020

Berita: Nasional - Soal UMKM, Rudana Minta Kemenkop Maksimalkan Sinergi dengan Lembaga Lain •  Nasional - Iuran BPJS Kembali Naik, Syarif Hasan: Pemerintah Harusnya Bantu Masyarakat Bukan Mempersulit •  Nasional - Pemulihan Sektor Pariwisata, Dede Yusuf Akui Pemerintah Tidak Bisa Berbuat Banyak •  Nasional - Ibas Kritisi Bantuan UMKM •  Nasional - Herman Khaeron Minta Pemerintah Rawat BUMN Terdampak Pandemi •  Nasional - Kepolisian Wajib Melindungi dan Mengayomi Masyarakat •  Nasional - Subsidi Energi Kedepan Harus Lebih Tepat Sasaran •  Nasional - Anggota DPR Pertanyakan Persentase KTP-El yang Selesai dalam Pilkada 2020 •