Ir.Nanang Samodra : Jangan Jadikan PKH dan Bantuan Sosial Lainnya Jadi Alat Politik Tertentu.

Selasa, 29 Juni 2021 17:29

pak nanang 5

Anggota Komisi VIII DPR RI Ir.H.Nanang Samodra,KA,M.Sc melakukan kunjungan kerja Ke Kabupaten Lombok Timur, untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam di Lombok Timur, Acara tersebut dihadiri Sekda, Kadis Sosial, PUPR,Kadis Perkim,Kepala BPBD, Pengurus Tagana, TSK dan PKH, dan utusan BNI, bertempat di Ballroom Kantor Bupati. Senin (28/06/2021).

pak nanang 3 (1)

Legislator dari Dapil II NTB itu, dalam pemaparannya mengatakan penyaluran Bantual social secara Nasional telah menimbulkan kesimpang siuran yang disebabkan penganggaran bantuan dari pusat,provinsi dan kabupaten beda-beda nilainya, sehingga membuat aparat dibawah seperti Kepala Desa dan Kadus kebingungan.

pak nanang 4

“Karena nilai bantuan beda-beda dari pusat hingga kabupaten, maka masyarakat akan mengatakan nanti sudah saya akan mengambil bantuan yang lebih besar, ada juga masyarakat yang mengaku menyesal mengambil bantuan duluan karena nilainya lebih kecil,”tutur Legislator Senayan asal Rumbuk Tersebut.

Untuk itu menurut Nanang Samudra, pihaknya sudah memberikan masukan kepada Menteri Sosial, agar bantuan kepada masyarakat dari pusat hingga daerah harus sama nilainya sehingga tidak mengakibatkan kegaduhan ditengah masyarakat.

Nanang juga menyinggung soal data yang tidak singkron antara data yang disusun oleh Kadus,Kepala Desa dan TKS ,lalu dikirim Ke Pusat ternyata nanti yang turun bukan data yang  dikirim oleh TKS tersebut, tetapi data yang diimput lima tahun sebelumnya.

“Untuk itu secara nasioal sesuai laporan Ibu Menteri, bahwa ada 22 juta data yang ditidurkan karena dobel, dan kita prihatin dengan TKS yang telah dengan rapi membuat data, dan sesuai aturan mana yang miskin dan mana yang tidak miskin, tetapi begitu naik yang turun namanya beda, yang turun data 5 tahun lalu, sehingga orang yang sudah meninggal keluar namanya,”ungkap Nanang.

Ia juga mengungkapkan kasus yang terjadi di Jawa Tengah, diaman harga telur di e-Warung lebih tinggi dari harga telur diluar, tetapi pelaksana PKH diwajibkan untuk membeli telur di e-Warung tersebut.

“Kepada PKH, tolong dalam menjalankan tugasnya jangan sampai menjadi alat golongan untuk tujuan poitik tertentu, dan itu ada yang saya temukan, yakni mementingkan kelompoknya saja, jangan sampai PKH ini jadi alat poitik, tetapi tugas anda adalah kesejahteraan rakyat diatas segalanya,”tegas Nanang Samudra.

Nanang mengingatkan kepada coordinator PKH untuk memperhatikan penerima PKH yang sudah tergraduasi, jangan sampai itu-itu saja yang dapat padahal warga tersebut sudah tergraduasi, ini penting dilakukan karena masih banyak warga yang lainnya yang butuh bantuan tersebut.

Untuk Bank Negara Indonesia(BNI) Legislator Partai Demokrat itu, meminta kepada Pimpinan Cabang BNI Lombok Timur untuk memperbanyak outlet-outlet pembayan bantuan social.

“Kemaren Pemerintah menurunkan bantuan untuk TPQ,Madrasyah dan Masjid, dan Bank nya adalah BNI, tetapi kemampuan BNI membayar hanya sekitar 5 perhari, sementara penerima cukup banyak, untuk itu BNI harus menambah outlet pembayarannya. Akibatnya ribuan bantuan yang tidak tersalurkan,”pungkasnya.(Bul)    

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •