Indonesia Belum Dapat Kuota Umrah, Syarief Hasan Mengingatkan Pemerintah

Selasa, 05 Oktober 2021 12:53

jpnn

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai pemerintah seharusnya bisa meyakinkan pihak Arab Saudi, sehingga mengizinkan jemaah haji asal Indonesia dapat menunaikan ibadah umrah.

Menurut Syarief Hasan, pemerintah perlu melakukan komunikasi secara intensif dengan pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, Saudi mengumumkan kapasitas jemaah yang diizinkan umrah dan salat di Masjidil Haram bertambah, dari semula 70 ribu menjadi 100 ribu per hari.

Hal tersebut berdasarkan berita yang dimuat Saudi Gazette.

Dikonfirmasi dari Konsul Jenderal KJRI Jeddah, jemaah asal Indonesia memang belum diizinkan umrah dan beribadah di masjidil haram sampai sekarang. Kemungkinannya karena Arab Saudi masih menganggap situasi COVID-19 di Indonesia belum melandai sehingga belum mendapatkan izin.

"Kebijakan seperti ini seharusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak Saudi sehingga jemaah asal Indonesia dapat kembali beribadah dan melaksanakan umrah di Masjidil Haram," ujar Syarief Hasan dalam keterangannya, Minggu (3/10). Syarief Hasan menilai, Saudi Arabia akan sangat mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

"Indonesia juga berkepentingan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga, pemerintah harus terus melakukan lobi dengan intensif Pemerintah Saudi.

"Selama ini Pemerinrah Indonesia dapat menurunkan angka penularan COVID-19 secara signifikan sekali."

"Seharusnya data tersebut ditunjukkan kepada Pemerintah Saudi, sehingga menjadi penguat agar jemaah asal Indonesia mendapatkan izin melaksanakan umrah," katanya.

Politikus Senior Partai Demokrat ini juga mengaku heran dengan data COVID-19 di Indonesia.

"Pemerintah selama ini mengeklaim telah berhasil menurunkan COVID-19. Namun masih banyak negara, termasuk Arab Saudi belum mempercayainya yang dibuktikan dengan belum memberi izin umrah."

"Ini karena data kematian yang sekali pun sudah menurun, namun tracing dan testing juga menurun, sehingga harus didorong tes kembali ditingkatkan agar tidak ada lagi kasus COVID-19 dan angka kematian dapat ditekan," pungkas Syarief.(**/JPNN)

( sumber : jpnn.com )

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •