Rabu, 02 September 2020 20:58

P rapat

FPD turut kembali dalam pembahasan RUU Ciptaker karena ingin mengawal dan membawa aspirasi rakyat, khususnya buruh yang belakangan makin gencar bersuara. Di depan perwakilan organisasi butuh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Nasional Kesejahteraan Nasional (Gekanas),  Ketua FPD komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak buruh sebagaimana sudah dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono di masa pemerintahannya.

‘’Kita tahu, era upah buruh murah sudah hilang. Pak SBY  menyelesaikan permasalahan terkait masalah buruh ini. Ada yang suka, ada yang benci. Tidak sedikit juga dulu yang demo. Tapi itulah demokrasi,’’ kata Ibas ketika menerima 16 belas organisasi buruh yang tergabung dalam Aliansi Gekanas di Gedung Nusantara 1, Lt.9, Senayan, Jakarta (2/9/2020).

Dalam pertemuan ini, hadir perwakilan 16 serikat buruh seperti Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPKEP SPSI), Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPLEM SPSI), Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), dan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPKEP – KSPI). Ibas, sapaan Ketua FPD, didampingi antara lain oleh Sekretaris FPD, Marwan Cik Asan, anggota FPD  Bambang Purwanto, Hinca IP Panjaitan, dan Zulfikar Achmad.

Ibas menyampaikan bahwa di era SBY, semua pihak terkait duduk bersama hingga tercapai kesepakatan. Pemerintah menjadi regulator terkait upah, kesejahteraan, fasilitas dan juga di sisi lain ada pengusahanya juga. Kami sebagai wasit antara pengusaha dan pekerja.

‘’Perlu diingat, Pak SBY juga memberikan kado terindah bagi buruh yaitu adanya May Day yaitu Hari Buruh, itulah hak buruh untuk melakukan selebrasi dan dihargai,’’ kata Ibas.

Dikatakan, saat itu muncul semangat agar peraturan tidak memperkeruh masalah investasi. ‘’Keduanya harus berhasil, baik buruh maupun pengusaha. Saya ingat Pak SBY mengatakan, “Hidup mereka harus layak”.  Kita bandingkan income perkapita kita meningkat pada waku itu, tidak hanya dapat BLT dan KUR tapi juga dipikirkan ada jaminan kesehatannya di sana,’’ paparnya.

Sementara Roy Jinto, Ketua Umum FSP TSK SPSI dalam pertemuan ini menyatakan bahwa RUU Ciptaker cacat dalam proses formalnya.  Karena draft-nya disusun tanpa melibatkan stakeholder, hanya pemerintah dan asosiasi pengusaha.

‘’Buruh tidak terlibat dalam pembentukan draft, kami tahu setelah ada Surpres 12 Februari 2020 dan itu diserahkan oleh Kemenko Perekonomian.

Secara substansi banyak merugikan kaum buruh. Omnibuslaw ini juga diskriminatif yang lebih melindungi korporasi. Hal ini tidak nyambung dengan prinsip ketenagakerjaan,’’ kata Jinto.

Jinto menyebutkan,  aturan yang ada di Bab 4 dengan 64 pasal sangat merugikan buruh. ‘’Alasan efisiensi regulasi ternyata tidak tercapai karena Omnibuslaw ini terdiri dari 511 peraturan yang akan diterbitkan dalam bentuk PP dan Perpres, walau penyederhananaan 79 UU,’’ katanya.

Masih menurut Jinto, Pasal 170, ketentuan dalam Peraturan Peraturan Perundang-undangan akan diatur melalui PP, ada asas hukum yang dilanggar.

‘’Akan ada penyalahgunaan wewenang (abuse of power), kewenangan legislasi DPR dan daerah akan terdegradasi. Ini adalah New Orde Baru,’’ katanya.

Jika RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan turut disahkan, kata Jinto,

negara melepaskan tanggung jawabnya terhadap pekerja dan buruh. ‘’Maka akan terjadi perbudakan gaya modern, padahal upah murah sudah selesai era SBY, namun hal ini akan terjadi lagi. Kami berharap Demokrat dapat membawa aspirasi kami, jangan mengurangi hak buruh dalam UU 13/2003. Kami berharap Klaster Ketenagakerjaan dikeluarkan dari Omnibuslaw,’’ urai Jinto lagi.

Merespons hal ini, Hinca IP Panjaitan, anggota FPD yang turut dalam pembahasan RUU Ciuptaker di Baleg menyatakan akan sangat memperhatikan isu-isu yang disampaikan aliansi federasi buruh.

‘’Kami akan berada di depan mengawal isu-isu ini. Jadi tidak ada yang lepas dari pembahasan itu. Kalau perlu, dipending sampai perjuangan kita berhasil,’’ tegas Hinca. (***)

 

Berita Lainya

Nasional

DPR Berharap Penyelenggara Pilkada Serentak Taat Pada Protokol Kesehatan

Nasional

Tak Miliki Payung Hukum, Keberadaan Pasukan Khusus BIN Dipertanyakan MPR

Nasional

Wakapolri Mau Rekrut Preman untuk Awasi Protokol Kesehatan, Didik Demokrat Langsung Bereaksi

Nasional

DPR Minta Kemendikbud Kawal Data Ponsel Siswa Dimanfaatkan untuk Pilkada

Nasional

Syarief Hasan: Saya Bangga Warga Pesantren Sangat Menjiwai Pancasila

Nasional

SYARIEF HASAN APRESIASI PROGRAM KUR BUNGA 0 PERSEN PEMERINTAH UNTUK UMKM

Nasional

Anggota DPR RI Apresiasi Bantuan Sembako untuk Pesantren dan Disabilitas di Bangkalan

Nasional

Ekonomi Terpuruk Akibat Pandemi, PSR Minta Industri Dalam Negeri Jadi Raja di Negeri Sendiri

Berita: Nasional - DPR Berharap Penyelenggara Pilkada Serentak Taat Pada Protokol Kesehatan •  Nasional - Tak Miliki Payung Hukum, Keberadaan Pasukan Khusus BIN Dipertanyakan MPR •  Nasional - Wakapolri Mau Rekrut Preman untuk Awasi Protokol Kesehatan, Didik Demokrat Langsung Bereaksi •  Nasional - DPR Minta Kemendikbud Kawal Data Ponsel Siswa Dimanfaatkan untuk Pilkada •  Nasional - Syarief Hasan: Saya Bangga Warga Pesantren Sangat Menjiwai Pancasila •  Nasional - SYARIEF HASAN APRESIASI PROGRAM KUR BUNGA 0 PERSEN PEMERINTAH UNTUK UMKM •  Nasional - Anggota DPR RI Apresiasi Bantuan Sembako untuk Pesantren dan Disabilitas di Bangkalan •  Nasional - Ekonomi Terpuruk Akibat Pandemi, PSR Minta Industri Dalam Negeri Jadi Raja di Negeri Sendiri •