IBAS Prihatin Rakyat Rela Dipenjara karena Tak Bisa Bayar Denda PPKM, Ibaratkan Negara Sedang Sakit

Minggu, 18 Juli 2021 12:08

eby

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) merasa prihatin dengan kondisi masyarakat di tengah pandemi Virus Corona yang melanda Indonesia.

Ibas mengibaratkan negara ini sedang dalam keadaan sakit dan berharap agar segera pulih.

Ia mencontohkan salah satu permasalahan yang dihadapi warga di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dimana, seorang penjual kopi rela di Tasikmalaya ikhlas dipenjara selama tiga hari lantaran tidak bisa membayar denda Rp5 juta yang ditetapkan.

"Realitas Kehidupan. Cepatlah sembuh Negaraku, banyak rakyat menunggu dan terasa sulit untuk hidup apalagi bekerja," tulis Ibas di Twitter, berkomentar tentang berita seorang penjual kopi yang disidang karena dituding melanggar aturan PPKM Darurat, Rabu (14/7/2021)

Dalam persidangan itu, seorang pemilik kedai kopi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, bernama Asep Lutfi Suparman (23), warga Kecamatan Cihideung, divonis bersalah setelah terbukti melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Selasa, (13/7/2021).

Kedai milik Asep terjaring razia petugas karena kedapatan melayani pembeli di tempat dan melebihi batas waktu yang ditentukan yakni pukul 20.00 WIB selama PPKM Darurat.

Setelah itu, ia hanya pasrah saat diminta petugas untuk menjalani sidang secara virtual khusus pelanggaran PPKM Darurat di Taman Kota Taskimalaya.

Dalam persidangan virtual yang digelar Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dipimpin hakim Abdul Gofur, Asep divonis hukuman denda Rp 5 juta subsider penjara 3 hari.

Setelah menerima putusan itu, Asep lebih memilih untuk dipenjara selama 3 hari daripada harus membayar denda Rp 5 juta.

Bukan tanpa alasan Asep memilih untuk memilih kurungan penjara. Sebab, ia mengaku tak memiliki uang untuk membayar denda tersebut.

"Saya memilih menjalani kurungan penjara 3 hari Pak. Saya sudah yakin itu. Saya tak memiliki uang bayar denda ke Negaranya," kata Asep, Selasa (13/7/2021). 

Setelah mendengar keputusan Asep, petugas kejaksaan memintanya untuk mempertimbangkan terlebih dahulu selama satu atau dua hari.

Asep pun kemudian menerima pertimbangan jaksa tersebut dan akan memmberikan keputusan pastinya selama dua hari.

"Coba, pikir-pikir dulu. Bener mau dipenjara saja. Begini saja, kami dari Kejaksaan memberikan waktu untuk berpikir lagi paling lama dua hari ya," kata Sidiq, petugas Kejaksaan saat bertugas di persidangan tersebut.

Setelah Langgar PPKM Darurat Sebelumnya diberitakan, Asep Lutfi Suparman (23), pemilik kedai kopi asal Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, lebih memilih dipenjara selama 3 hari daripada bayar denda Rp 5 juta ke Negara sesuai vonis hakim di persidangan virtual Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Selasa (13/7/2021).

Sidang yang dipimpin hakim Abdul Gofur tersebut digelar bagi 9 pelaku usaha lainnya yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Vonis denda bagi terdakwa denda Rp 5 Juta atau subsider kurungan 3 hari penjara. Terdakwa terbukti melanggar batas waktu operasi sesuai PPKM Darurat melebihi pukul 8 malam," jelas Gofur, membacakan vonis pelanggar Asep.

Kritikan pedas Ibas, menuju Negara Gagal

Adapun kritik yang disampaikan Ibas untuk merespons melonjaknya kasus Covid-19 dan angka kematian yang relatif tinggi. 

"Begini ya, Covid-19 makin mengganas. Keluarga kita, sahabat kita dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya," kata Ibas dikutip dari Kompas.com

Ibas menilai, pemerintah terlihat tak berdaya menangani pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua.

Ia pun mengambil sejumlah contoh di antaranya kelangkaan tabung oksigen yang menunjukkan lemahnya antisipasi pemerintah terhadap penanganan Covid-19.

"Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, tapi saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat,” ucapnya.

Menurut Ibas, kasus tabung oksigen merupakan preseden buruk. Hal itu memperlihatkan bahwa pemerintah seolah-olah kurang sigap mempersiapkan kebutuhan untuk menjawab gejala-gejala yang muncul sebelumnya.

"Kan ada varian baru di negara lain. Kita tahu, itu bukan tak mungkin masuk ke negara kita. lalu muncul kasus-kasus baru, kemudian angka yang kita khawatirkan juga terjadi, dan lain sebagainya," terang dia.

"Itu semua gejala-gejala yang rasanya mudah dibaca dan terkait dengan kesiapan kita dalam menyediakan kebutuhan medis. Tidak ada yang mendadak. Karena pandemi kan sudah masuk tahun kedua, jadi harusnya bisa diantisipasi," kritik Ibas.

Di sisi lain, Ibas juga meminta pemerintah tegas mengambil keputusan soal vaksin. Jika vaksin yang sebelumnya tidak cukup manjur, kata dia, segera sediakan vaksin yang lebih baik.

Kemudian, ia juga menekankan percepatan vaksinasi di kota dan di desa atau daerah ekstrim penularan Covid-19 harus menjadi prioritas.

"Sehingga kita bisa hidup normal lagi seperti negara lain, seperti beberapa negara di Eropa, misalnya,’’ pungkasnya.



Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •