Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mempertanyakan target Banpres Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta untuk 9,1 juta pelaku UMKM yang harus selesai September 2020. Pendataan by name by address UMKM hingga kini disinyalir mencapai 4.5 juta.
‘’Kami berharap implementasinya tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. Rakyat tidak bisa menunggu terlalu lama. Banyak yang sudah bangkrut, susah cari makan. Tentu, pemberian bantuan ini harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat,’’ kata Ibas, sapaan Ketua Fraksi Partai Demokrat itu.
Pertanyaan ini, disampaikan kepada Kementerian Koperasi/UMKM dalam Raker Komisi V dengan Menteri Koperasi dan UMKM secara virtual pada Kamis (2/9/2020). Ibas menilai, pemerintah meleset dari target, sementara masyarakat sedang sangat membutuhkan kepastian.
Menurut Ibas, investasi dan UMKM merupakan kunci penopang pemulihan ekonomi nasional. Keberhasilan menunaikan target-target di tahun 2020, akan sangat menentukan bagi keberhasilan pemulihan di tahun 2021 dan seterusnya.
‘’Jika pertumbuhan tahun 2020 bisa dijaga tetap positif, maka kita bisa hindari resesi, depresi, bahkan stagflasi tahun 2021,’’ tegasnya.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga menyampaikan bahwa soal vaksin Covid-19 yang disebut-sebut akan tersedia tahun 2021, harus lebih terang. Karena masyarakat tidak cukup hanya mendengar kabar baik.
‘’Vaksin kan memang tidak mudah. Sementara kenyataannya, trend Covid-19 terus menanjak. Kita saat ini yang terbesar di kawasan, yaitu peringkat 2 di ASEAN. Banyak daerah kembali memerah zonanya. Sementara di sisi lain, banyak PHK, usaha usaha masih juga menderita. Tentu saja, pengangguran, kemiskinan meningkat dan rakyat tambah susah,’’ paparnya.
Selain itu, Ibas juga menanyakan upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mempertahankan para investor yang saat ini telah menanamkan modal di Indonesia.
‘’Mohon elaborasi lebih lanjut perihal program fasilitasi minat outward investment. Di tengah krisis multidimensi ini, apakah tidak sebaiknya BKPM memfokuskan investasi di dalam negeri, bukannya mendorong capital outflow?’’ tanya Ibas.
(*)
