Hinca Panjaitan Minta Kejelasan Sering Terjadinya Miskomunikasi Soal Pengamanan Eksekusi di DIY

Selasa, 13 September 2022 11:30

pak hinca dpr

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan meminta kejelasan sering terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi antara Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pengadilan Tinggi Negeri DIY soal pengamanan eksekusi. Menurutnya, yang terjadi selama ini antara dua institusi penegak hukum adalah diduga terjadi saling lempar tanggung jawab.

“Ketua Pengadilan bilang tidak bisa eksekusi karena tidak datang polisi itu. Sudah komunikasi, tapi tidak datang. Sementara pihak kepolisian melihat eksekusi ini akan menimbulkan dampak yang besar karena itu tidak dilakukan pengamanan eksekusi ini,” ujar Hinca saat mengikuti Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI ke Kantor Kejaksaan Tinggi DIY, Kamis (8/9/2022).

Karena itu, ia berharap tidak ada lagi persoalan pengamanan eksekusi tersebut di kemudian hari. “Saya berharap masukan dari Pak Kapolda DIY ini menjadi penting terkait eksekusi ini karena yang paling memahami persoalan di lapangan,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Menanggapi itu, Kapolda DIY Asep Suhendar menilai pengamanan eksekusi berjalan cukup baik di wilayah hukum Polda DIY. “Asal kerja sama dengan pengadilan baik pasti berjalan baik,” ujar Asep.

Di sisi lain, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Setyawan Hartono menilai pangkal kerumitan dari eksekusi tersebut adalah karena UU KUHAP yang eksis saat ini memungkinkan pihak yang kalah dalam pengadilan untuk bisa mengajukan perlawanan hukum hingga Peninjauan Kembali (PK) saat akan dieksekusi.

“UU memungkinkan banding itu dan pengadilan tidak boleh menolak. Karena itu dengan revisi RUU KUHAP ini tidak terjadi lagi. Sehingga, cepat mendapatkan kepastian hukum, pencari keadilan segera mendapatkan kepastian akan haknya jadi tidak bertele-tele,” ujar Setyawan. (rdn/sf)

 

( sumber : dpr.go.id )

Berita Lainnya

Nasional

Harga Terbang ke Papua Jauh Lebih Mahal daripada ke Eropa

Nasional

Komisi I DPR Uji Calon Dubes untuk 13 Negara, Ini Daftar Lengkapnya

Nasional

Legislator Demokrat Dukung Kepala BRIN Diganti: Bikin Karut-Marut

Nasional

Muslim Minta Pusat Masukkan Aceh dalam Target Investasi Nasional Tahun Ini

Nasional

Menpan RB Diminta Jelaskan Maksud Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding

Nasional

Legislator Harap Pertamina Dapat Tingkatkan Kinerja Positif tahun 2022

Nasional

Rizki Natakusumah Dukung Semangat Ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan dari Penghilangan Paksa

Nasional

Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan

Berita: Nasional - Harga Terbang ke Papua Jauh Lebih Mahal daripada ke Eropa •  Nasional - Komisi I DPR Uji Calon Dubes untuk 13 Negara, Ini Daftar Lengkapnya •  Nasional - Legislator Demokrat Dukung Kepala BRIN Diganti: Bikin Karut-Marut •  Nasional - Muslim Minta Pusat Masukkan Aceh dalam Target Investasi Nasional Tahun Ini •  Nasional - Menpan RB Diminta Jelaskan Maksud Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding •  Nasional - Legislator Harap Pertamina Dapat Tingkatkan Kinerja Positif tahun 2022 •  Nasional - Rizki Natakusumah Dukung Semangat Ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan dari Penghilangan Paksa •  Nasional - Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan •