Herman Khaeron: RUU Kesehatan Harus Bisa Menjawab Persoalan Faktual Saat Ini

Sabtu, 14 Januari 2023 10:16

bapak herman (2)

Anggota Badan Legislasi Herman Khaeron mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan yang saat ini dibahas menggunakan metode omnibus harus bisa menjawab persoalan faktual tentang kesehatan saat ini. Menurutnya hal itu penting, pasalnya di daerah pemilihannya masih banyak anak yang mengalami stunting. 

“Hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak harus dijamin sedini mungkin,” kata Herman saat mengikuti Rapat Pleno penyusunan RUU tentang Kesehatan yang diselenggarakan di ruang rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Ia bilang hal itu disebabkan, salah satunya, karena Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tidak efektif. “Posyandu di daerah itu hanya dibiayai ala kadarnya buka biaya yang secara khusu disiapkan pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, Ia juga menyinggung tentang pelayanan yang diberikan BPJS bidang Kesehatan kurang optimal. “Masyarakat rawat inap hanya diberi pelayanan tiga hari setelah itu dipindahkan,” katanya. RUU ini bukan pernyataan tetapi jawaban atas situasi saat ini. Untuk itu, Ia menyarankan seluruh anggota Baleg memberikan catatan apa yang terjadi di daerahnya masing-masing untuk dituangkan dalam UU.

Senada, Anggota Baleg DPR RI Firman Subagyo mengatakan RUU tentang Kesehatan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sebagaimana diamanatkan UU kepada Baleg bahwa Baleg memiliki tugas melakukan pemantauan pelaksanaan UU. "Dan faktanya memang kesehatan ini masih banyak masalah. Oleh karena itu sudah sangat lazim ketika hasil dari pemantauan itu menghasilkan output untuk penyempurnaan," katanya.

Pelayanan kesehatan, lanjut Firman, masih banyak mengalami kekurangan. Ia mencontohkan kasus supirnya yang mengalami kecelakaan namun tidak mendapatkan pelayanan dari RS lantaran tidak ada rujukan. "Waktu itu, supir saya kecelakaan tapi terlantar karena tidak ada rujukan. Setelah diberitahu dia adalah supir saya  baru dapet kamar.  Ini persoalan serius yang perlu diselesaikan," tegasnya.

Karena kesehatan merupakan amanat konstitusi yang harus ditegakkan secara maksimal. Sudah selayaknya DPR sebagai penanggung jawab pembuat UU harus ada suatu keberanian memberikan terobosan yang lebih komprehensif dan revolusioner dalam pelayanan kesehatan. (rnm/aha)

( sumber : dpr.go.id )


Berita Lainnya

Nasional

BKSAP DPR RI Apresiasi Keaktifan Sekjen AIPA Tanggapi Berbagai Isu di ASEAN

Nasional

Benny K Harman Kritik Pungli di Lapas yang Sulit Diberantas

Nasional

Kehadiran Starlink Harus Tetap Berdasarkan Asas Keadilan bagi Provider Lokal

Nasional

Legislator Nilai Syarat Menjadi Pejabat Politik Terlalu Mudah

Nasional

Suhardi Duka minta Badan Pangan Nasional tangani defisit produk beras dan perkuat peran Bulog

Nasional

vera febyanthy soroti kebijakan fiskal dan penerimaan negara

Nasional

Anggota Komisi XI DPR RI, Vera Febyanthy, Soroti Peningkatan Tax Ratio dan Implementasi Pajak Karbon dalam Rapat dengan Kementerian Keuangan

Nasional

Jaga Kewibawaan, Persiapan PON XII di Aceh-Sumut Jangan Sekadarnya

Berita: Nasional - BKSAP DPR RI Apresiasi Keaktifan Sekjen AIPA Tanggapi Berbagai Isu di ASEAN •  Nasional - Benny K Harman Kritik Pungli di Lapas yang Sulit Diberantas •  Nasional - Kehadiran Starlink Harus Tetap Berdasarkan Asas Keadilan bagi Provider Lokal •  Nasional - Legislator Nilai Syarat Menjadi Pejabat Politik Terlalu Mudah •  Nasional - Suhardi Duka minta Badan Pangan Nasional tangani defisit produk beras dan perkuat peran Bulog •  Nasional - vera febyanthy soroti kebijakan fiskal dan penerimaan negara •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR RI, Vera Febyanthy, Soroti Peningkatan Tax Ratio dan Implementasi Pajak Karbon dalam Rapat dengan Kementerian Keuangan •  Nasional - Jaga Kewibawaan, Persiapan PON XII di Aceh-Sumut Jangan Sekadarnya •