Hendrik Sitompul Pertanyakan Lifting Migas Masih Jauh dari Target

Jumat, 15 Maret 2024 08:42

pak hendrik sitompul

Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul mempertanyakan kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait lifting Minyak dan Gas (Migas) yang masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. 

"Terkait target SKK Migas ini sepertinya memang tidak tercapai. Pada akhirnya berdampak pada impor minyak kita. Jadi, ini merupakan beban pemerintah ketika SKK Migas tidak bisa meningkatkan liftingnya, maka impor tetap menjadi sebuah kebutuhan bagi kita," ujar Hendrik, saat RDP Komisi VII DPR dengan SKK Migas dI Ruang rapat komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (13/3/2024)

“Ini merupakan beban pemerintah ketika SKK Migas tidak bisa meningkatkan liftingnya, maka impor tetap menjadi sebuah kebutuhan bagi kita” 

Dijelaskannya, dengan tidak tercapainya target lifting Migas itu juga bisa terlihat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sektor ESDM (energi dan sumber daya mineral) tahun 2023, sebesar Rp116 triliun. Padahal di Tahun 2022 lalu PNBP di sektor tersebut sebesar 148,70 triliun. 

Oleh karenanya pihaknya minta dipaparkan K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) mana saja yang mengalami penurunan lifting dan mana yang mengalami peningkatan produksi Migasnya. Dari sana akan terlihat jelas kinerja masing-masing K3S yang ada. Sehingga akan mudah dilakukan pemetaan untuk mengatasi penurunan lifting Migas tersebut. 

Dengan kata lain, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap SKK Migas dapat menigkatkan lifting dari sumur-sumur yang telah ada. Sehingga perlahan akan mendekati target lifting Minyak yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 1 juta barel di tahun 2030 mendatang. (ayu/rdn)

( sumber : dpr.go.id )


Berita Lainnya

Nasional

Evaluasi Sistem Pemilu Dinilai Relevan Dibahas Badan Pengkajian MPR

Nasional

DPR Dorong Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

Nasional

Bukan Soal Jumlah, Keterlibatan Perempuan dalam Politik terkait Kualitas Kontribusi

Nasional

Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Judol: Perketat Registrasi SIM Card

Nasional

Benny Harman Singgung Revisi UU Polri: Saya Usul Korlantas di Bawah Kemenhub

Nasional

Kebijakan Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Langkah Progresif untuk Pendidikan Indonesia

Nasional

Pemisahan Kementerian Pendidikan: Fokus Lebih Tajam, tapi Koordinasi Perlu Diperkuat!

Nasional

Raja Faisal Apresiasi Tanggung Jawab Kapolrestabes Semarang dan Evaluasi SOP Penggunaan Senjata Api

Berita: Nasional - Evaluasi Sistem Pemilu Dinilai Relevan Dibahas Badan Pengkajian MPR •  Nasional - DPR Dorong Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen •  Nasional - Bukan Soal Jumlah, Keterlibatan Perempuan dalam Politik terkait Kualitas Kontribusi •  Nasional - Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Pemberantasan Judol: Perketat Registrasi SIM Card •  Nasional - Benny Harman Singgung Revisi UU Polri: Saya Usul Korlantas di Bawah Kemenhub •  Nasional - Kebijakan Prabowo Naikkan Gaji Guru Honorer Langkah Progresif untuk Pendidikan Indonesia •  Nasional - Pemisahan Kementerian Pendidikan: Fokus Lebih Tajam, tapi Koordinasi Perlu Diperkuat! •  Nasional - Raja Faisal Apresiasi Tanggung Jawab Kapolrestabes Semarang dan Evaluasi SOP Penggunaan Senjata Api •