Harmusa Oktaviani Kenalkan QRIS ke Pelaku Koperasi di Blora

Rabu, 08 September 2021 10:33

harmusa (1)

Harmusa Oktaviani, anggota DPR RI, Komisi XI Dapil Jateng III datang ke Blora kemarin. Sosialisasi gerakan nasional non tunai. Pembayaran melalui sistem QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). Bersama para pelaku koperasi, lokasinya di Graha Larasati.

Dalam sosialisasi tersebut ada empat narasumber. Pertama Harmusa Oktaviani, S.E Anggota DPR RI Komisi XI. Manager Fungsi dan Implementasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Juhari.

Sales Person Dana dan Jasa BRI KanCab. Blora, Tulus Pamuji Widodo. Serta  Kasi UMKM DINKOP dan UKM Kabupaten Blora, Sri Rahardjo. Dengan audience yang hadir 150 orang. Menerapkan prokes dalam sosialisasi gerakan tersebut.

Vivin -sapaan Harmusa Oktaviani memberikan semangat dan dukungan gerakan cashless di Kabupaten Blora. Agar para audience (para pelaku koperasi kabupaten Blora) tahu program yang di keluarkan Bank Indonesia (BI).

”Keuntungan dari cashless sistem QRIS ini adalah meminimalisir penggunaan uang kertas yang dalam kondisi pandemi seperti ini cashless diharapkan lebih efisien dan efektif serta menghemat waktu dan biaya penanganan transaksi,” kata Harmusa Oktaviani yang merupakan anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat asal Daerah Pemilihan Jateng 3 meliputi Kabupaten Pati, Grobogan, Blora, dan Rembang.

Manager Fungsi dan Implementasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Juhari memaparkan sistem pembayaran di masa Covid-19 dan new normal. Adanya physical distancing dan PSBB direspon dengan penguatan ekosistem digital dan inofasi transaksi tanpa tatap muka dengan QRIS dan digital banking

”QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya. Dengan QRIS masyarakat dapat bertransaksi dengan QR code tanpa adanya hambatan antar dompet elektronik atau mobile banking yang dimiliki oleh masing-masing,” paparanya.

Manfaatnya bagi pemerintah atau pemda mendorong pertumbuhan ekonomoi yang lebih inklusif. Terdatanya UMKM dan transaksinya untuk formulasi kebijakan. Pembayaran retribuso dan pajak yang murah dan efisien. Mendukung elektronifikasi Pemda. Persiapan ke ekonomi keuangan digital dan smart city.

Bagi pedagang membangun credit profile dengan mudah untuk kemudahan mendapatkan pinjaman. Menerima pembayaran secara higienis. Transaksi tercatat dan langsung masuk rekening.

Tidak perlu uang kembalian, bebas resiko pencurian dan uang palsu. Mengikuti tren sehingga meningkatkan penjualan. Mudah dan bebas biaya bagi usaha mikro (sampai Desember 2021)

Bagi masyarakat alternatif pembayaran kekinian. Pengeluaran tercatat. Aman, cepat dan nyaman. Efisien.

Sales Person Dana dan Jasa BRI KanCab. Blora,  Tulus Pamuji Widodo menyampaikan seputar QRIS. Lalu unggul,  dari penjabaran Universil, GampanG-Untung-Langsung. Kemudian pendaftaran merchant.

Kasi UMKM DINKOP dan UKM Kabupaten Blora, Sri Rahardjo menyampaikan materi optimalisasi marker UMKM melalui platform digital di masa pandemi. Menjelaskan seputar UMKM, dampak pandemi terhadap mereka serta jumlah di kabupaten Blora

Total ada 13.224 unit, terdiri usaha menengah 54 unit, usaha kecil 370 unit, usaha mikro 12.797 unit. Selain itu menuyampaikan skema digitalisasi, macam-macam platform dan kendala dalam pelaksaaan digitalisasi bagi UMKM. Mulai pengetahuan teknologi masih rendah, menentikan platform digital serta strategi pemasaran digital. 

(sumber : radarkudus.jawapos.com)

Berita Lainnya

Nasional

DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU

Nasional

BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional

Nasional

BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing

Nasional

Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI

Nasional

Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa?

Nasional

Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya

Nasional

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi...

Nasional

Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun

Berita: Nasional - DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU •  Nasional - BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional •  Nasional - BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing •  Nasional - Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI •  Nasional - Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa? •  Nasional - Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya •  Nasional - RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi... •  Nasional - Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun •