Harapan Fraksi Partai Demokrat DPR Terkait RUU HKPD

Senin, 29 November 2021 10:38

MARWAN CIK

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR berpandangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) memiliki arti penting untuk tercapainya reformasi fiskal. Selain itu juga mendukung reformasi struktural. Sebab, tujuan akhirnya meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. RUU ini diharapkan dapat memformulasikan kebijakan yang tepat demi akselerasi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Demikian sikap Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR terkait pembahasan RUU HKPD antara pemerintah dan DPR yang akan memasuki tahap akhir. Sikap tersebut disampaikan Sekretaris FPD DPR Marwan Cik Asan kepada wartawan, Rabu (24/11/2021)

“Kami sudah menghimpun masukan dan aspirasi dari seluruh stakeholder. Kami berhadap RUU ini juga dapat meningkatkan efesiensi alokasi sumber daya nasional melalui skema hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Tujuannya tentu agar pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok wilayah Indonesia,” kata Marwan yang juga anggota Komisi XI DPR.

Demi tujuan ini tercapai, FPD akan terus mendorong pemerintah terus melakukan penyederhanaan, memangkas biaya transaksi, administrasi, dan layanan dalam pelaksanaan retribusi daerah.

“Kami juga concern pada pengawasan terhadap perluasan instrumen pembiayaan utang oleh pemerintah daerah yang mencakup surat berharga syariah atau sukuk. Sementara dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, prinsip kehati-hatian dalam menerapkan skema opsen pajak di daerah perlu dikuatkan,” ujar Marwan.

Secara prinsip, legislator asal Lampung itu menambahkan FPD memahami bahwa kebijakan skema opsen pajak daerah untuk meningkatkan pemasukan pajak juga akan berkosekuensi pada bertambahnya beban pajak bagi masyarakat. Karena itu, perlu dikaji dan dipahami terlebih dahulu dengan saksama dan komprehensif sejauh mana kegiatan ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan jika beban pajaknya naik.

“Jangan sampai aktivitas ekonomi yang baru saja menggeliat setelah terdampak pandemi Covid-19, malah terhambat karena beban pajak berlebihan. Poin ini penting,” tegas Marwan.

Selain itu, FPD juga mendorong pemerintah meningkatkan capacity building, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah daerah, guna mencapai hasil pembangunan yang maksimal.

“Kita ingin SDM pemerintah daerah terus membaik, ditingkatkan. Selain itu, pengawasan terhadap pembentukan dana abadi daerah agar benar-benar memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah dan kemanfaatan umum lintas generasi, baik itu manfaat ekonomi dan sosial,” kata Marwan.

Poin terakhir, Marwan mengingatkan pemerintah agar memaksimaklan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

“Tanpa sinergi, kita tidak bisa tujuan nasional. Laksanakan Kerjasama dengan hati-hati dan bijaksana, jaga terus semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi amanat dari reformasi,” ucap Marwan.

( sumber : beritasatu.com )

Berita Lainnya

Nasional

Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif

Nasional

Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen

Nasional

Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua

Nasional

Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani!

Nasional

PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati

Nasional

Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu

Nasional

Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana

Nasional

Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari

Berita: Nasional - Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif •  Nasional - Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen •  Nasional - Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua •  Nasional - Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani! •  Nasional - PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati •  Nasional - Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu •  Nasional - Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana •  Nasional - Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari •