Hadir di Forum PBB Venna Beberkan Masalah Pemberantasan Narkoba di Indonesia

Rabu, 10 Februari 2016 00:00

fraksidemokrat.org—Jakarta. Indonesia adalah salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius yang dilakukan sindikat internasional. Celakanya, permintaan dari Indonesia cukup tinggi dan kita dianggap sebagai pasar narkoba yang menggiurkan. Tetapi Indonesia juga relatif membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dalam pemberantasan narkoba.

Demikian antara lain, hal-hal penting yang disampaikan anggota Komisi X dari FPD, Venna Melinda dalam forum The Annual Parliamentary Hearings United Nations Headquarters, New York (8-9 Februari 2016). Forum PBB ini mengambil tema The World Drug Problem: Taking Stock and Strengthening the Global Response. Venna mewakiliIndonesia terutama dalam kapasitas sebagai  BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI bersama Herman Herry.

Disampaikan, bahwa Indonesia sudah menyita narkotika dan obat bius illegal dalam jumlah besar  yang masuk dari luar negeri. Yang berhasil disita dan dimusnahkan, terutama bahan-bahan methamphetamine, atau dikenal dengan sebutan sabu-sabu.

‘’Hanya saja memang, ini pekerjaan berat semua pihak. Organisasi sindikat obat bius ini sangat rapi dan beroperasi dari beberapa negara. Mereka memanfaatkan pengawasan perbatasan yang lemah, karena banyak kapal yang bisa beroperasi melewati laut tanpa pengawasan. Itu juga kami sampaikan dan perspektif yang sama, kita peroleh dari negara lain,” kata Venna.

Methampetamine akhir-akhir ini diproduksi langsung dalam jumlah besar di Indonesia, tapi banyak juga yang didatangkan lewat Cina, Filipina dan Iran. Pintu masuk utama ke Indonesia adalah pelabuhan-pelabuhan di Jakarta, Batam, Surabaya dan Denpasar. Crystalline Methampetamine terutama masuk dari Malaysia dan diselundupkan ke Aceh, Medan dan daerah lain di Sumatra.

Catatan Venna dari New York, menyebutkan bahwa negara-negara di hampir seluruh dunia yang tengah berperang melawan narkoba mengakui, banyak obat bius diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional. Mengingat masalah ini semakin serius, negara-negara yang tergabung dalam IPU (International Parliamentary Union), antara lain Afghanistan, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Denmark, Jerman, dan Jepang, tentu, termasuk Indonesia hadir dalam  The Annual Parliamentary Hearings tentang Drug Problems and Global Response, yang dilangsungkan di New York, 8 dan 9 Februari 2016.

Dari data temuan tahun 2011 hasil survei beberapa lembaga penelitian, diperkirakan sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta orang menjadi pengguna narkoba di Indonesia. Sekitar 1,2 juta orang adalah pengguna crystalline methamphetamine dan sekitar 950.000 pengguna ekstasi. Sebagai perbandingan, ada 2,8 juta pengguna cannabis dan sekitar 110.000 pecandu heroin. Sedangkan menurut perkiraan otoritas Indonesia - Badan Narkotika Nasional (BNN), saat ini ada sekitar 5,6 juta pengguna narkoba. Dulu, bahan yang paling banyak dikonsumsi adalah cannabis. Pada paruh kedua 1990-an ada peningkatan tajam pengguna heroin, terutama lewat jarum suntik. Ini mengakibatkan peningkatan pesat penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Tapi menjelang akhir 1990-an, yang paling banyak digunakan adalah Amphetamine Type Stimulants (ATS).

Pada kegiatan tersebut, juga disampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah merancang program untuk merehabilitasi sekitar 100.000 pengguna narkoba setiap tahunnya. Dalam konteks penanganan dampak kesehatan dari penyalahgunaan obat bius, ada sejumlah pelayanan yang ditawarkan, misalnya penanganan secara psikososial, konseling, terapi kelompok, konseling dan tes HIV/AIDS, termasuk juga penanganan dengan terapi anti-retroviral bagi penderita HIV.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) saat ini bekerjasama dengan BNN dan akan memulai program ujicoba di beberapa provinsi untuk memastikan bahwa pengguna narkoba mendapat penanganan yang dibutuhkan berdasarkan keputusan antar-instansi.

“Yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah mereduksi penawaran dan permintaan terhadap obat bius di negara ini. Kenyataan bahwa makin maraknya penyelundupan dan produksi ATS di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu meningkatkan upaya untuk menanggulangi hal ini. Konsumsi dan penawaran ATS harus bisa direduksi, penanganan para pecandu ATS harus ditingkatkan,’’ kata Venna.

Saat ini, penanganan masih dilakukan di klinik-klinik dan rumah sakit khusus. Pemerintah perlu mengembangkan sistem penanganan yang lebih berdasarkan kegiatan komunitas. Tentu saja, selain itu, pemerintah harus meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum dan forensik. Tapi memang, besarnya perdagangan narkoba di Indonesia,  belum diketahui karena minimnya data-data. Tapi potensi terbesar memang ada di Indonesia dan Thailand.

‘’Menurut saya, negara-negara ASEAN perlu mencari keseimbangan antara fasilitas perdagangan dan keamanan. Aparat keamanan harus bisa bekerja lebih efektif untuk mencegah penyelundupan narkoba lewat perbatasannya. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan cara membangun kerjasama internasional yang tegas, bekerjasama dengan organisasi organisasi regional dan internasional terkait, dengan bantuan dari lembaga keuangan internasional, bekerjasama dengan masarakat sipil termasuk organisasi non pemerintah serta sektor swasta dan publik,” lanjut Venna.

Sebagai gambaran, pada 2014, sidang High Level Segment, yang diselenggarakan bersamaan dengan sidang rutin Komisi Narkoba, dan sebelum sidang CND (Convention on Narcotic Drugs) ke-57, UNODC mengeluarkan dokumen evaluasi lima tahunan yang memuat perkembangan global penanganan masalah narkoba sejak tahun 2009, dimana dalam dokumen tersebut berisi kemajuan dan kemunduran serta situasi yang tidak berubah sebagai evaluasi selama lima tahunan.

‘’Hal-hal yang diindikasikan sebagai kemajuan adalah pemberian treatment dan rehabilitasi bagi pengguna semakin meningkat. Kerjasama internasional juga menunjukkan peningkatan, pembangunan alternatif sebagai solusi mengganti tanaman narkoba cukup berhasil, sementara yang tidak menunjukan kemajuan adalah tidak berubahnya global prevalence yang mencapai 5%, minimnya akses kepada treatment dan masih maraknya penyelundupan.’’

Berdasarkan evaluasi UNODC, pada sesi general debate of the high-level segment tergambar berbagai cara negara-negara di dunia menangani masalah narkoba dalam rangka menerapkan pendekatan seimbang antara demand dan supply, banyak negara yang tidak lagi menghukum pidana penjara bagi para pengguna narkoba mereka memfokuskan diri pada rehabilitasi dan mencegah warganya agar tidak menjadi pecandu, meskipun masih ada negara yang mempidana pengguna narkoba. 

Yang menarik adalah adanya trend bagi pengguna yang mau melaporkan diri tidak dituntut pidana atau yang dikenal dengan depenalisasi dan memberikan hukuman rehabilitasi bagi pengguna yang ditangkap (dekriminalisasi) serta menghukum berat bagi para pengedar dengan ancaman pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang merupakan implementasi dari pendekatan seimbang antara demand dan supply yang sedang naik daun dalam sidang CND.

Tindak lanjut dari deklarasi politik sendiri, Majelis Umum PBB mengadakan sidang khusus Majelis Umum PBB mengenai masalah narkoba dunia yang dilaksanakan awal tahun 2016 membahas mengenai kemajuan yang dicapai negara-negara peserta dalam mengimplementasikan Deklarasi Politik dan Rencana Aksi, pada sidang ini Indonesia sebagai anggota tetap harus menyiapkan yang terbaik.

Tugas Indonesia sebagai anggota tetap dalam CND periode 2014- 2017 adalah menindaklanjuti Deklarasi Politik dan Rencana Aksi menuju strategi yang terintegrasi dan seimbang untuk menangani masalah narkoba dengan meneruskan program penyelamatan pengguna narkoba , pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi dari pada di penjara, dengan rencana  aksi secara berlanjut karena program ini selaras dan merupakan penjabaran dari deklarasi politik dan Rencana Aksi sisi demand yang diputuskan PBB dalam resolusi 67/193.

Dari sisi supply program double gardan dalam penindakan terhadap pengedar atau anggota jaringan peredaran gelap narkoba tidak saja dituntut dengan tindak pidana narkoba tetapi juga ditindak dengan pasal tersendiri mengenai tindak pidana pencucian uang.

Dari bentangan luasnya tugas penanganan masalah narkoba maka kerjasama mutlak harus dilakukan, bekerjasama dengan organisasi regional dan internasional terkait, bekerjasama untuk mendapatkan dukungan anggaran dari lembaga keuangan internasional dan nasional, bekerjasama untuk mendapatkan dukungan penuh kementrian dan non kementrian terkait, bekerjasama dengan organisasi non pemerintah serta sektor swasta dan publik.

Seiring dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan pada Sidang CND tahun 2014, BNN terus mengoptimalisasikan kinerja di seluruh lini dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Langkah-langkah perbaikan, loyalitas, serta dedikasi dilakukan oleh seluruh anggota BNN dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut berjalan linier dengan adanya penurunan prevalensi pecandu dan penyalah guna Narkotika yang menurut hasil penelitian pada tahun 2008 oleh BNN bersama pusat penelitian dan kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia, diproyeksikan pada tahun 2015 mencapai angka 2,8%, namun pada penelitian terbaru pada tahun 2015 tercatat angka prevalensi hanya sekitar 2,2% yang berarti terdapat adanya penurunan sebanyak 0,6%.

Sepanjang tahun 2015 BNN telah mengungkap sebanyak 102 kasus Narkotika dan TPPU yang merupakan sindikat jaringan nasional dan internasional, dimana sebanyak 82 kasus telah P21. Kasus-kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 202 tersangka yang terdiri dari 174 WNI dan 28 WNA. Berdasarkan seluruh kasus Narkotika yang telah diungkap, BNN telah menyita barang bukti sejumlah 1.780.272,364 gram sabu kristal; 1.200 mililiter sabu cair; 1.100.141,57gram ganja; 26 biji ganja; 95,86 canna chocolate; 303,2 gram happy cookies; 14,94gram hashish; 606.132 butir ekstasi; serta cairan prekursor sebanyak 32.253 mililiter dan 14,8 gram. Sedangkan dalam kasus TPPU total asset yang berhasil disita oleh BNN senilai Rp 85.109.308.337.

Seiring dengan gencarnya pemberantasan, BNN juga terus berupaya melakukan pencegahan dan pemulihkan bagi para pecandu dan penyalahguna dari ketergantungannya terhadap Narkotika. BNN menyediakan Balai Besar (Babes) rehabilitasi sebagai media dalam proses penyembuhan dan pemulihan pecandu dan penyalah guna Narkotika: B/PR-153/XII/2015/HUMAS HUMAS BNN Humas BNN @INFOBNN Humasnews bnn humasbnn_ri@yahoo.com Call Center : 021-80880011 / SMS Center : 081 221 675 675.

Berdasarkan data pada tahun 2015, BNN bersama bersama lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat telah melaksanakan program rehabilitasi kepada 38.427 pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang berada di seluruh Indonesia dimana sejumlah 1.593 direhabilitasi melalui Balai Besar Rehabilitasi yang dikelola oleh BNN, baik yang berada di Lido – Bogor, Baddoka – Makassar, Tanah Merah – Samarinda, dan Batam – Kepulauan Riau. Angka tersebut mengalami peningkatan, dimana pada tahun sebelumnya hanya sekitar 1.123 orang pecandu dan penyalah guna yang direhabilitasi.

Berangkat dari data yang menunjukan adanya peningkatan pecandu dan penyalah guna yang direhabilitasi berbanding dengan penurunan prosentase prevalensi angka penyalah guna, maka langkah yang akan diambil BNN ke depan adalah upaya menghentikan penyalahgunaan Narkotika dengan membendung imun masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika dan mempersempit ruang peredarannya. Oleh sebab itu, ke depan BNN berencana untuk memberikan penguatan pada bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya preventif dalam pengentasan penyalahgunaan Narkotika yang diharapkan dapat lebih efektif dalam menekan laju peredaran gelap Narkotika. Penguatan dalam bidang pencegahan ini juga merupakan salah satu usaha membentuk masyarakat yang memiliki ketahanan dan kekebalan (imun) terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, salah satu contohnya yakni dengan memasukan pendidikan bahaya Narkoba ke dalam kurikulum di sekolah.[ummi/ media fpd]

 

 

 

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •