Fraksi PD Soal Budi Gunawan Bisa Buka Ruang Impeachment Pemerintah

Kamis, 15 Januari 2015 00:00

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K.Harman, menyatakan bahwa keputusan DPR yang mengesahkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri akan menyisakan masalah buat Pemerintahan Joko Widodo.

 

"Ini bisa saja akan membuka ruang impeachment. Karena pemerintah mengangkat seseorang yang bermasalah," kata Benny di Jakarta, Kamis (15/1), usai rapat paripurna DPR.

 

Menurutnya, sumpah jabatan presiden adalah melaksanakan konstitusi dengan benar.

 

"Bisa dianggap presiden melanggar konstitusi dengan mengangkat tersangka jadi kapolri. Sumpah jabatannya kan untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya," kata dia.

 

Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPR RI sudah menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Sutarman yang akan pensiun pada Oktober mendatang. Dari semua fraksi, hanya satu fraksi yang meminta penundaan pengesahan. Yakni Fraksi Partai Demokrat, yang menilai status tersangka Budi Gunawan harus ditanggapi dengan penundaan proses pengesahan Kapolri baru.

 

Sumber : beritasatu.com

Berita Lainya

Nasional

Marwan Cik Asan: Pengelolaan Utang Pemerintah Kurang Efektif

Nasional

Soroti Soal BLT DD, DPR: Keluhan Mayoritas Kades Agenda Pembangunan Desa Terhambat

Nasional

PIA-FPD Respon Cepat Bencana di Tanah Air

Nasional

Kebijakan Subsidi Energi Sebaiknya Berbasis Target Sasaran

Nasional

AHY Ajak Masyarakat Doakan Korban Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

Nasional

COVID-19 Naik Terus, MPR Minta Ketegasan Pemerintah Terapkan Prokes

Nasional

Bang Zul : Pemerintah Harus Pertimbangkan Ulang Bahayanya Alat Ventilator Udara untuk Pasien OTG/Covid-19

Nasional

Tarif Tol Naik, Waket MPR: Konsekuensi Berat bagi UMKM

Berita: Nasional - Marwan Cik Asan: Pengelolaan Utang Pemerintah Kurang Efektif •  Nasional - Soroti Soal BLT DD, DPR: Keluhan Mayoritas Kades Agenda Pembangunan Desa Terhambat •  Nasional - PIA-FPD Respon Cepat Bencana di Tanah Air •  Nasional - Kebijakan Subsidi Energi Sebaiknya Berbasis Target Sasaran •  Nasional - AHY Ajak Masyarakat Doakan Korban Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel •  Nasional - COVID-19 Naik Terus, MPR Minta Ketegasan Pemerintah Terapkan Prokes •  Nasional - Bang Zul : Pemerintah Harus Pertimbangkan Ulang Bahayanya Alat Ventilator Udara untuk Pasien OTG/Covid-19 •  Nasional - Tarif Tol Naik, Waket MPR: Konsekuensi Berat bagi UMKM •