Fraksi Partai Demokrat Perjuangkan Kepemilikan Rumah untuk Rakyat dengan RUU TAPERA

Kamis, 25 Juni 2015 00:00

PARIPURNA DPR RI


fraksidemokrat.org—Jakarta. Mengingat makin besarnya masalah perumahan rakyat, Fraksi Partai Demokrat (FPD) menegaskan hadirnya RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan salah satu usul inisiatif DPR yang harus diprioritaskan. Dalam Pandangan Akhir yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRI (25/06/2015), FPD mencatat bahwa hingga tahun 2015, Indonesia masih kekurangan pembangunan perumahan (backlog) 13,5 sampai dengan 15 juta unit rumah.

Persoalan utama dalam pembangunan perumahan tentu saja pembiayaan. Karena itu, diperlukan suatu mekanisme pembiayaan yang meringankan masyarakat yang ingin memiliki unit rumah. Di sinilah, menurut FPD, diperlukan landasan hukum dalam konteks menghimpun serta menyediakan dana murah jangka panjang pembiayaan perumahan guna memberikan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Digaris bawahi FPD bahwa hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan hak rakyat yang diamanatkan dan dijamin UUD 1945 Pasal 28 H,dan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman No.1 Tahun 2011. Tersurat pula di sana bagaimana tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih dari sekadar untuk kebutuhan fisik, rumah merupakan ruang pemenuhan kebutuhan yang lebih luas; psikis, budaya, ekonomi dan aspek-aspek lain. Dalam konteks demikiankan, FPD setuju agar Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Rancangan Undang-Undang  Inisiatif DPR.

‘’Jangan lupa, pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya,’’ demikian pandangan Fraksi Demokrat sebagaimana disampaikan Ir. H. Marwan Cik Asan, MM, Wakil Ketua Komisi XI DPR F-PD.(***)

Berita Lainnya

Nasional

Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya

Nasional

Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik”

Nasional

Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks

Nasional

Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir

Nasional

Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor

Nasional

Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut

Nasional

Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu

Nasional

Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme

Berita: Nasional - Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya •  Nasional - Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik” •  Nasional - Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks •  Nasional - Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir •  Nasional - Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor •  Nasional - Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut •  Nasional - Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu •  Nasional - Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme •