Rabu, 14 Januari 2015 00:00

Jakarta - Fraksi Partai Demokrat (PD) di DPR menolak ikut dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) di Komisi III DPR. Hal tersebut lantaran, Budi Gunawan telah ditetapkan statusnya menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rekening gendut.

 

"Kalau Demokrat, sudah mengajukan nota keberatan supaya fit and proper test tidak dilanjutkan dan meminta Presiden Jokowi menarik suratnya," ungkap Anggota DPR Fraksi DP Benny K Harman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1).

 

Wakil Ketua Komisi III itu berujar, meskipun 9 dari 10 fraksi di DPR tetap mendukung fit and proper test terhadap Budi Gunawan, namun pihaknya tetap merasa keberatan dan menyatakan tidak hadir dalam fit and proper test tersebut.

 

"Kemarin sudah diputuskan dari 10 fraksi hanya demokrat yang menolak dan 9 fraksi setuju. Alasan menolak masa fit and proper test dilakukan ‎terhadap tersangka," lanjutnya.

 

KPK menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan kasus transaksi mencurigakan. Budi Gunawan diduga terlibat kasus korupsi saat menjabat sebagai kepala biro Kepala Pembinaan Karier di Polri.

 

Sumber : gatra.com

Berita Lainya

Nasional

Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal

Nasional

Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal

Nasional

Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Berita: Nasional - Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal •  Nasional - Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal •  Nasional - Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK •  Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •