Fraksi Demokrat Sepakat Dana Desa Ditambah, tapi Besarannya Tergantung Wilayah dan Jumlah Warga

Senin, 03 Juli 2023 10:39

bpk herman

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Herman Khaeron sepakat dengan usulan penambahan dana desa.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun, Herman meminta agar besaran dana tersebut dibedakan sesuai wilayah dan jumlah masyarakat tiap desa.

“Saya kira ini juga perlu dirasionalisasi lah, kalau desanya penduduknya lebih kecil ya anggaran menyesuaikan. Kalau lebih besar ya anggarannya besar, kan enggak bisa dipukul rata,” ujar Herman pada Kompas.com, Jumat (30/6/2023).

Selain itu, ia juga memberi catatan bahwa yang terpenting bukan sekedar menambah anggaran secara signifikan.

Dalam rapat Baleg DPR RI, Selasa (27/6/2023) diusulkan dana desa ditambah menjadi Rp 2 miliar dari sebelumnya Rp 1 miliar.

Dalam pandangan Herman, jika nantinya usulan itu diakomodir dalam UU Desa yang baru, maka pemerintah harus berkomitmen untuk mengoptimalkan kucuran dana tersebut benar-benar sampai ke desa dan masyarakat.

“Jangan sampai dipatok tinggi-tinggi, tapi realisasinya tidak optimal,” ucap dia.

Terakhir, ia menganggap bahwa penambahan dana desa memang diperlukan untuk semakin mewujudkan pemerataan pembangunan.

Sehingga, masyarakat desa bisa hidup mandiri dengan sumber dayanya sendiri.

“Desa bisa menjadi pusat pembangunan dan perekonomiannya tumbuh,” imbuhnya.

( sumber : nasional.kompas.com )


Berita Lainnya

Nasional

Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun

Nasional

KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar

Nasional

Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin

Nasional

Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda

Nasional

Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat

Nasional

Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia

Nasional

Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal

Nasional

Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran

Berita: Nasional - Nasib Tenaga Honorer: Usulan Dede Yusuf untuk Pengangkatan Langsung P3K Tanpa Tes bagi yang Telah Mengabdi 10 Tahun •  Nasional - KUHAP 1981 Sudah Usang, Benny K. Harman Dorong Perubahan Besar •  Nasional - Cellica Nurrachadiana melakukan kunjungan kerja spesifik di Al Muhajirin •  Nasional - Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda •  Nasional - Penindakan Penyelewengan BBM Bersubsidi Jadi Prioritas, Nurwayah Tekankan Pengawasan Ketat •  Nasional - Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia •  Nasional - Legislator Demokrat Apresiasi Bakti Sosial Kementerian Imipas di Brangsong Kendal •  Nasional - Kelakar Anggota DPR: Hakim Harus Jalan Kaki 6 Bulan Imbas Efisiensi Anggaran •