FPD Walk-out Karena Piminan Sidang Paripurna Sewenang-wenang

Selasa, 06 Oktober 2020 10:58 0

rapat

Fraksi Partai Demokrat (FPD) walk-out dari Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) Senin (5/10/ 2020). Sikap ini diambil setelah anggota FPD menilai secara teknis sidang tidak sesuai mekanisme tata tertib.

‘’Kami walk-out karena alasan teknis dan alasan substansi. Teknis, karena keputusan harusnya diambil secara musyawarah mufakat apabila semua anggota fraksi yang ada di rapat setuju. Ini kan ada dua fraksi yang tidak sepakat. Sesuai tatib, harus ada lobby dulu, supaya ada kesamaan pandangan. Kalau tidak dicapai, dilanjutkan dengan voting,’’ kata Kenny K Harman (BKH), politisi senior Demokrat.

‘’Tapi ini ditolak. Pimpinan sewenang-sewenang, dan mengambil keputusan tanpa mendengar kami. Alasan substansi jelas, kami menolak RUU Ciptaker disahkan karena tidak ada urgensinya itu dilakukan sekarang. Kita butuh waktu untuk membahasnya lebih teliti, dan mendengar berbagai pandangan masyarakat,’’ tambah BKH.

Maka tanpa FPD, RUU Cipta Kerja disahkan. Suara kritis, terutama keberatan-keberatan kalangan buruh selama ini tenggelam sudah dalam sidang paripurna.

‘’Kami mundur dari Panja karena saat itu, FPD menilai pembahasan RUU Ciptaker dipaksakan di tengah pandemi yang harusnya menjadi fokus perhatian semua pihak. Kami tidak melihat urgensi RUU ini dibahas,’’ kata Marwan Cik Asan.

Tapi ketika masalah hak-hak buruh mencuat dan polemik terus menguat, FPD pun kembali ke Panja untuk turut dalam pembahasan RUU Ciptaker yang sudah lebih dari separuh jalan. Salah satu misi utamanya, memperjuangkan hak-hak pekerja dan buruh yang menilai RUU Ciptaker—utamanya klaster ketenagakerjaan—berpotensi merugikan mereka.

Tentu saja, FPD ‘berangkat’ dengan bekal aspirasi dari kalangan buruh, antara lain melalui federasi-federasi yang secara khusus menyampaikan pandangan mereka kepada fraksi. ‘’Di lapangan, FPD juga menyerap keluhan, kekhawatiran dan pandangan-pandangan kalangan pekerja,’’ kata Marwan.

Tetapi di Badan Legislasi, FPD dengan sikapnya ini adalah minoritas. ‘’Kami, khususnya teman-teman di Panja tetap berjuang, meskipun arus besarnya memang menginginkan RUU ini diselesaikan dan disahkan,’’ tambah Marwan.

Aksi walk-out FPD dari paripurna pengesahan RUU Ciptaker terjadi setelah sejumlah anggota FPD melakukan interupsi karena menilai persidangan seolah secara sengaja dipercepat dan mengabaikan suara yang berbeda. Bahkan pimpinan sidang menawarkan pandangan akhir fraksi disampaikan tertulis dan tidak dibacakan.

Setelah diprotes Benny K Harman, akhirnya semua fraksi membacakan pandangan akhir mereka dengan batasan waktu lima menit. FPD menghadirkan Marwan Cik Asan—Sekretaris FPD—membacakan pandangan akhir.

Tapi belum usai pandangan dibacakan, mikrofon sudah mati. Tentu saja, Marwan protes. Marwan meminta tambahan waktu sebagaimana juga (tambahan waktu tersebut) diterima Fraksi Nasdem sebelumnya. Tambahan waktu diberikan dan Marwan menuntaskan penyampaian pandangannya.

Saat palu hampir diketok, Irwan Fecho interupsi. Tak sampai tuntas bicara karena dipotong pimpinan sidang, anggota FPD lainnya, Didi Irawadi Syamsudin juga interupsi . Ia menyampaikan, jika memang RUU Ciptaker mau disahkan, tidak melalui suara bulat. Tapi menggunakan meknsime voting.  Permintaan ini pun ditolak.

Benny kembali protes keras. Suaranya bahkan meninggi dan meminta pimpinan sidang memberikan kesempatan sebelum diambil keputusan. Setelah berdebat, Benny berujar tegas:

‘’Maka kami Demokrat menyatakan walkout dan tidak bertanggung jawab (atas RUU Ciptaker,’’ kata Benny. Ia kemudian memimpin FPD meninggalkan ruangan. (***)

Berita Lainya

Nasional

Ibas Ajak Nelayan Tetap Produktif

Nasional

Ada Pasal Hilang dari UU Ciptaker, Benny K Harman: Itu Kecerobohan Fatal!

Nasional

Akses Informasi untuk Mendorong Santri Berkontribusi bagi Negara

Nasional

Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional

SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju

Nasional

Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law

Nasional

Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker

Nasional

Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19

Berita: Nasional - Ibas Ajak Nelayan Tetap Produktif •  Nasional - Ada Pasal Hilang dari UU Ciptaker, Benny K Harman: Itu Kecerobohan Fatal! •  Nasional - Akses Informasi untuk Mendorong Santri Berkontribusi bagi Negara •  Nasional - Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional •  Nasional - SDK Kembali Guyur Bantuan Alsintan Ke Petani Mamuju •  Nasional - Hinca Pandjaitan: UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Mengenal Sistem Omnibus Law •  Nasional - Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PD: Karena UU Ciptaker •  Nasional - Lucy Kurniasari Ingatkan Libur Bersama Berpeluang Menambah Kasus Covid-19 •