FPD Sorot Masuknya TKA di Masa PPKM dan Kurangnya Oksigen Medis

Kamis, 08 Juli 2021 21:29

sartono (2)

Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyoroti terbukanya jalur masuk dari luar negeri ke Indonesia di saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Isu harus dibicarakan karena Indonesia justru sedang kewalahan menghadapi pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan anggota FPD, Sartono Hutomo, usai Rapat Paripurna DPR RI (6-7-2021) di Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta. ‘’Terkait kasus masuknya TKA China di Sulawesi Selatan, lembaga-lembaga pemerintahan terkait malah saling lempar dan bukannya cepat merespons agar rakyat tenang dan paham,’’ kata Sartono.

Mengingat kasus ini menjadi perbincangan di media, terutama media sosial, wartawan pun menanyakan kepada Sartono mengapa hal ini tidak disampaikan di Rapat Paripurna. ‘’Tadi sepertinya Demokrat mau interupsi ya, Pak? Apa memang mau menyampaikan hal ini?’’ tanya wartawan.

‘’Ya betul, kami mau interupsi. Tapi tidak diperkanankan pimpinan sidang. Salah satu yang penting akan kami sampaikan adalah masalah ini. Hemat kami, ini harus disampaikan dan rakyat perlu mendapat penjelasan,’’ tukas Sartono.

Menurutnya, penjelasan yang muncul terakhir membingungkan. Karena  Kemenhub mengatakan bukan kewenangannya untuk menutup gerbang internasional, sementara di sisin lain, Kemenlu mengaku tidak dapat mengambil kebijakan secara langsung.

‘’Kalau seperti ini terus, saling lempar tanggung jawab, bagaimana kita menjamin atau mencegah mutasi varian Covid-19 lainnya ke Tanah Air? Sekarang saja sudah mengerikan,‘’ kata Sartono.

‘’Kami minta, segeralah berkoordinasi tuh, Kemenlu dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Kemenkes, Kemenhub, dan Gugus Tugas Covid-19. Tutup dulu dong pintu-pintu kedatangan internasional agar agar kemungkinan buruk masuknya virus varian baru dapat dihindari,’’ tambahnya.

Pon lain, FPD juga menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan perlu mengambil langkah baru untuk mempercepat target imunitas komunal dengan penggunaan vaksin dosis tunggal yang memiliki efikasi lebih tinggi. Contohnya vaksin Johnson & Johnson.

‘’Kalau ada yang efikasinya tinggi, mengapanpakai yang rendah? Vaksin dosis tunggal dengan efikasi tinggi bisa menjadi alternatif agar lebih efisien baik dari aspek sumber daya, maupun waktu. Tujuannya agar kita lebih cepat mencapai target imunitas komunal,’’ kata Sartono.

Ditegaskan, percepatan vaksinasi mendesak karena kondisi sudah darurat. ‘’Perlu langkah luar biasa lah, atau extraordinary untuk menghadapi situasi ini,’’ tukas anggota Komisi VIII itu lagi.

Terakhir, Sartono juga mengingatkan masalah tingginya permintaan oksigen untuk kebutuhan medis. ‘’Info yang kami dapat, dan kita bisa juga lihat sendiri ya fenomenanya, peningkatan permintaan oksigen mencapai lima kali lipat dari kondisi normal. Ada antrean panjang di mana-mana untuk mendapatkan oksigen. Ini harus dilacak, di mana masalahnya,’’ tutur legislator dari dapil Jawa Timur VII itu.

Mengapa harus diperjelas, karena menurut Sartono,  rasio peruntukan oksigen bagi keperluan medis dan industri pada kondisi normal 40 banding 60. Saat ini, rasio penggunaan oksigen menjadi 60 banding 40 antara kebutuhan medis dan kebutuhan industri.

‘’Jadi harusnya tidak sedemikian keteteran. Tapi faktanya, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan oksigen medis,’’ pungkasnya. (***)

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •