FPD Setujui RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2014 dengan Sejumlah Rekomendasi dan Catatan Kritis

Rabu, 01 Juli 2015 00:00

FPD: Lanjutkan Reformasi Perpajakan

  

fraksidemokrat.org—Jakarta. Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 untuk menjadi Undang-Undang. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR/ DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (01/07/2015) terkait RUU dimaksud.

 

Pandangan FPD yang dibacakan Ir H Marwan Cik Hasan, dimulai dengan pernyataan belasungkawa atas musibah jatunya Hercules C 130B nomor penerbangan A-1310. Sebagaimana diketahui, pesawat yang mengangkut 12 kru dan 101 penumpang ini jatuh di permukiman di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara (Selasa, 30/06/2015).

 

Sebagai catatan dan rekomendasi, FPD mencatat antara lain, bahwa penyerapan anggaran APBN-P TA 2014 relatif baik dengan prosentase sebesar 94,69%. Dalam hal ini,FPD meminta kepada pemerintah terus memantapkan proses perencanaan anggaran yang jelas dan terukur, penyederhanaan dokumen pencairan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu. Pada tahun mendatang realisasi penyerapan dan penggunaan APBN diharapkan dapat naik dan tepat sasaran sehingga APBN menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional.

 

Pemerintah juga diminta melanjutkan reformasi di sektor perpajakan untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan perpajakan dengan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir kebocoran. Realisasi Penerimaan Pajak APBN-P TA 2014 adalah sebesar 92,72% dan tax ratio yang hanya mencapai 11,36% daritarget 12%. ‘’Ini, dilakukan agar Indonesia sejajar dengan negara-negara Asia Tenggara,’’demikian pandangan FPD.

 

Poin lain yang dicermati FPD, terkait komposisi belanja pemerintah pusat dalam APBN-P 2014 yang masih didominasi belanja subsidi dan belanja pegawai yang sifatnya mengikat. Prosentasinya masing-masing sebesar 32,57% dan 20,25%. Dengan alokasi yang demikian, ruang fiskal pemerintah hanya sekitar 26% untuk melakukan aktivitas pembangunan infrastruktur. Di sinilah pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja Negara (quality of spending).

 

Alokasi anggaran ke daerah, kata FPD, juga harus mampu secara efektif digunakan untuk membangun perekonomian daerah dan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Di sisi lain, pengelolaan manajemen utang dan deficit juga perlu ditingkatkan. Pembayaran bunga utang yang terus mengalami peningkatan, tahun 2014 telah mencapai Rp133,44 triliun. Menurut FPD, penambahan utang bukan masalah, tapi penting dicermati bahwa utang tersebut terserap dan digunakanuntuk kegiatan sektor produktif dan memperbesar ruang fiskal APBN.

 

FPD juga meminta kepada pemerintah agar memantapkan perencanaan anggaran Negara khususnya dari sisi pembiayaan. ‘’Mengingat beberapa tahun terakhir masih terdapat ketidaksesuaian antara realisasi defisit dengan jumlah pembiayaan yang telah  dihimpun baik dari pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri.

 

Adapun terkait dengan Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP 2014 yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan BPK tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(***)

Berita Lainnya

Nasional

Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya

Nasional

Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik”

Nasional

Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks

Nasional

Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir

Nasional

Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor

Nasional

Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut

Nasional

Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu

Nasional

Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme

Berita: Nasional - Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya •  Nasional - Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik” •  Nasional - Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks •  Nasional - Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir •  Nasional - Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor •  Nasional - Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut •  Nasional - Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu •  Nasional - Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme •