FPD Prihatin BNPT Tak Punya Kantor Layak

Senin, 22 Februari 2016 00:00

fraksidemokrat.org—Jakarta. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat mengkritisi sejumlah masalah tapi juga memberikan dukungan atas beberapa langkah BNPT, dalam rapat dengar pendapat dengan BNPT (22/02/2016). Paparan BNPT disampaikan ketuanya, Saud Usman Nasution antara lain terkait anggaran dan program-program BNPT.

‘’Kami menyatakan dukungan penuh BNPT terkait penambahan personel dan anggaran. Kami sedih mendengar pernyataan teman-teman BNPT ingin meminjam gedung Pelni yang pernah terbakar,’’ kata Erma Suryani Ranik, dari FPD.

Sebelumnya, Erma juga meminta penjelasan terkait sosialisasi penanggulangan terorisme di sejumlah kota, pencegahan terorisme di Poso dan masalah penangkapan Santoso, buron terorisme.  Juga dalam konteks Poso, I Putu Sudiartana mengingatkan agar operasi penangkapan Santoso tidak dijadikan ajang pencitraan dan demi menaikkan pangkat pejabat tertentu.

‘’Hal lain, soal Bali, bandara Bali itu sangat mudah aksesnya dalam penjemputan tamu. Saya lihat, keamanan di bandara Bali sangat buruk, kami minta BNPT lebih memperhatikan kemanan di bandara Bali,’’ kata Putu.

Sementara Ruhut Sitompul menyatakan, ‘’Terkait revisi UU 2002-2003 tentang terorisme, kami setuju direvisi, tapi kalau revisi UU KPK kami tidak setuju.’’

Saud juga menjatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan menangkap teroris. ‘’Kami hanya melakukan pendekatan budaya, memberikan pembinaan kepada para napi, mantan teroris di luar lapas dan orang yang sudah dideportasi, beserta juga memberikan pembinaan di pesantren-pesantren yang dicurigai melakukan tindakan radikal. Jadi, kami jangan dimintai pertanggungjawaban tentang masalah di Poso.’’

Sementara mengenai kantor, Saud menyatakan, tiap tahun BNPT memang pindah kantor. ‘’Kami belum memiliki kantor yang tetap. Jadi kami meminta kepada Menkopolhukam untuk memakai kantor KPK yang lama, tapi tidak disetujui. Tapi kami menyewa kantor bekas KAI selama 10 tahun namun anggarannya 9 miliar, sedangkan kondisi gedung rusak berat, oleh karena itu kami meminta anggaran untuk renovasi.’’

Dalam paparannya, Saud menyatakan bahwa pada prinsipnya meskipun pagu anggaran periode 2015 mengalami penurunan anggaran sebanyak sekitar 31 milyar. Meskipun demikian, pencapaian BNPT mengalami peningkatan. BNPT melakukan operasi tahun 2014 sebanyak 20 operasi dalam rangka penanggulangan terorisme.

Penggalangan terhadap perguruan tinggi dan tempat yang dicurigai ada kelompok-kelompok radikal lainnya, BNPT melakukan pemantauan terus menerus. Lembaga ini juga memantau juga situs-situs yang ingin melakukan propaganda.

‘’Kami sudah berkoordinasi dengan KNPI dan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka penanggulangan terorisme. Kami bekerjasama dengan Menkominfo dalam rangka memblokir media-media yang diduga menyebarkan tindakan-tindakan radikal. ‘’

‘’Kemajuan teknologi memberikan keuntungan bagi para terorisme untuk melakukan teror, oleh karena itu BNPT mengajak para mahasiswa di Indonesia agar tidak berkecimpung di kegiatan-kegiatan radikalisme, menumbuhkan cinta tanah air kepada mahasiswa-mahasiswa dan unsur kepemudaan dan pelajar.’’

Tetapi, ‘’penguatan organisasi BNPT ada kesulitan karena sesuai dengan Menpan RB, personel kami dikurangi,  hanya diberikan 58 personel. Kami berharap bantuan dari Komisi III agar Surat dari Menpan dicabut. Kami masih membutuhkan 148 formasi dalam rangka kegiatan di lapangan. Untuk pemantauan titik-titik yang berpotensi teroris dengan personel kami di pusat yg hanya sekitar 7 satgas, pengawasan tidak cukup. Juga masalah usulan revisi UU karena belum menyebutkan peran BNPT secara khusus.’’

BNPT juga menyatakan, 246 napi terorisme di Indonesia sudah direvitalisasi. Namun ada sekitar 20 orang yang tidak mau diajak bertemu dan diajak berkomunikasi.

‘’Ada juga yang mau ditemui tapi tetap kokoh ingin melakukan terorisme.’’

Komisi III mendesak BNPT agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain seperti Kepolisian, TNI, dan BIN serta masyarakat dalam rangka pencegahan yang mengarah kepada terorisme. Terkait dengan revisi UU
terorisme, Komisi III juga setuju.(media-fpd/fandi)

 

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •