FPD Nilai Kebijaan Soal Mudik Tidak Konsisten

Rabu, 06 Mei 2020 19:25

Rencana Kementerian Perhubungan membuka kembali akses transportasi keluar daerah di tengah pelarangan mudik, mendapat tanggapan beruntun dari para anggota Komisi V DPR RI dalam Raker dengan Menteri PUPR, terkait antisipasi mudik Lebaran 2020/1441 H di tengah pandemi Covid -19 (6/5/2020).

IrwanKaltim

Irwan, Anggota Komisi V dari FPD menilai bahwa rencana tersebut menunjukkan pemerintah seakan tidak fokus menyelamatkan masyarakat dari Corona. Irwan menilai pemerintah hanya fokus pada perekonomian. Kebijakan pemerintah juga cenderung membinungkan.

‘’Di daerah bingung karena kebijakan yang berbeda-beda. Hal itu memperlihatkan tanggung jawab pemerintah yang tidak serius. Saya yakin 2 bulan ke depan menjadi sangat rawan untuk republik ini,’’ kata Irwan.

Irwan menilai pemerintah terlalu percaya diri untuk relaksasi. Padahal di sejumlah daerah banyak warga terjangkit Corona karena terpapar orang-orang yang datang dari luar.

‘’Longgarnya transportasi karena ekonomi memang penting, tapi ini menjadi penyebab munculnya kasus baru Covid-19. Saya berharap pemerintah fokus, sesuai kata dan perbuatan. Kita ingin pemerintah bertanggungjawab, di daerah APBD sudah habis-habisan digunakan. Hari ini kebijakan A, besok B, berubah ubah ini contoh apa coba,’’ tambah Irwan.

Ditambahkan Irwan, jika relaksasi transportasi berjalan mulai besok (7 Mei 2020), sementara misalnya, pengawasan terasa longgar dan tidak tertib, maka akan banyak kasus baru yang akan muncul.

‘’Relaksasi transportasi ini kan dilakukan untuk penanganan penyelamatan ekonomi, nah ini menegaskan bahwa pemerintah dalam menangani pandemi ini tidak fokus pada penyelamatan manusianya,’’ ungkap Irwan.

Anggota FPD lainnya, Lasmi Indaryani menguatkan sikap kritis Irwan. Menurutnya, pemerintah terkesan mencla-mencle terkait larangan mudik. Hingga daerah pun bingung.

‘’Harusnya tegas saja, kalau memang dilarang yang dilarang. Ini kan, akibat ada pemberitaan terlebih dahulu bahwa akan ada larangan mudik, malah jadinya orang-orang mudik duluan. Saat ini kita ngomong pencegahan, nyatanya sudah terjadi. Kasusnya kan ada, misalnya pemudik yang berada dalam 1 mobil travel positif Covid-19,’’ kata Lasmi.

Lasmi menambahkan, harus dipertegas siapa yang boleh naik pesawat, kereta, dan alat transportasi lainnya. ‘’Karena Covid-19 tidak melihat siapa, tetapi kita harus clear orang yang berpindah tempat atau mudik tidak terkena Corona,’’ tegasnya.

Cecaran berikutnya datang dari Willem Wandik. Willem mempertanyakan izin penerbangan khusus untuk Lion Air. ‘’Ini muncul ketidakadilan bagi maskapai lain karena tidak ada ukuran jelas kenapa Lion Air diberi izin?’’ kata Anggota FPD asal Papua itu.

Menurut Wilem, kebijakan karantina wilayah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang terus meningkat, harusnya berdampak baik untuk kawasan seperti Papua. Tapi di sisi lain, juga muncul persoalan. Jumlah pasien corona tetap meningkat di sana.

‘’Kami minta kepada Menhub perlu ada perhatian khusus terkait kepentingan gugus tugas dan medis di Papua dan Papua Barat untuk logistik, APD masker, sembako karena jumlah penduduk sedikit tapi jaraknya jauh-jauh, dan wilayahnya luas sehingga mengalami kesulitan. Kami usul diperbantukan kapal yang tadinya untuk penyelenggaraan PON, dialihkan untuk membantu mempermudah teman-teman gugus tugas di Papua,’’ kata Willem.

(mediafpd)

Berita Lainya

Nasional

Marak Kasus Rasisme, Yoyok Sukawi Minta Semua Pihak Teladani Sepak bola

Nasional

WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19

Nasional

Korupsi Bansos Susah Dimaafkan, Partai Demokrat Yakin KPK Tidak Akan Tebang Pilih

Nasional

Pemerintah Pusat Harus Gerak Cepat Tangani Pipa Gas Bocor di Madina, Bang Zul : Satu Nyawa Sangat Berarti bagi Kami !

Nasional

Kebocoran Pipa Gas di Madina Sumut Sebabkan Korban Jiwa, DPR Pertanyakan SOP

Nasional

Usai Kirim Bantuan, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sisihkan Gaji Untuk Bantu Korban Bencana

Nasional

153 WNA China Masuk, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Tunjukan Keteladanan

Nasional

Nama Puan Maharani Terseret Korupsi Bansos, Benny K Harman: KPK Berani?

Berita: Nasional - Marak Kasus Rasisme, Yoyok Sukawi Minta Semua Pihak Teladani Sepak bola •  Nasional - WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19 •  Nasional - Korupsi Bansos Susah Dimaafkan, Partai Demokrat Yakin KPK Tidak Akan Tebang Pilih •  Nasional - Pemerintah Pusat Harus Gerak Cepat Tangani Pipa Gas Bocor di Madina, Bang Zul : Satu Nyawa Sangat Berarti bagi Kami ! •  Nasional - Kebocoran Pipa Gas di Madina Sumut Sebabkan Korban Jiwa, DPR Pertanyakan SOP •  Nasional - Usai Kirim Bantuan, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sisihkan Gaji Untuk Bantu Korban Bencana •  Nasional - 153 WNA China Masuk, Demokrat Sebut Pemerintah Tidak Tunjukan Keteladanan •  Nasional - Nama Puan Maharani Terseret Korupsi Bansos, Benny K Harman: KPK Berani? •