FPD Minta Pemerintah Tegas Soal Dana Aspirasi

Selasa, 16 Juni 2015 00:00
 
fraksidemokrat.org—Jakarta. Partai Partai Demokrat (FPD-DPR RI) meminta Pemerintah Jokowi JK menyatakan sikapnya secara tegas terkait Dana Aspirasi DPR RI yang sedang menjadi polemik. Karena sejak 2010--saat pemerintahan SBY—FPD sudah menolak adanya dana aspirasi.
Demikian dikatakan Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono dalam jumpa pers  di ruang FPD, Gedung DPR, Senayan, Jakarta (15/06/2015). Hadir dalam kesempatan ini, pimpinan dan anggota FPD seperti Didik Mukrianto, Teuku Riefky Hasrya, dan Ruhut Sitompul. 
FPD menghargai gagasan agar setiap anggota DPR memperjuangkan aspirasi pembangunan di daerah pemilihanya sebagaimana dimaksud oleh undang undang nomor 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD (UU MD3) pasal 80 ayat (J). ‘’Namun kami mengingatkan, tahun 2010 kami memilih untuk tidak menyetujui usulan bahwa anggota DPR dapat mengalokasikan dana dalam APBN bagi pembangunan daerah pemilihanya yang pada masa itu disebut sebaga dana aspirasi, karena sejumlah alasan,’’ kata Edhie Baskoro.
Sejumlah hal yang harus diperhatikan terkait dengan isu ini adalah, bagaimana meletakkan skema pemberian dana aspirasi dalam sistem penganggaran Negara dan daerah, agar tidak berbenturan dengan rencana dari pihak eksekutif. Lalu, jika itu dipenuhi, ‘’bagaimana menjamin implementsi skema tersebut agar tidak tumpang tindih dengan penganggaran daerah yang diaspirasikan oleh anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota?’’
Ketika anggota DPR dapat menentukan sendiri proyek dan anggaranya, menurut FPD, akan mengaburkan fungsi eksekutif dan legislatif. Hal lain yang tak kalah rumit, adalah memastikan skema penganggaran dana aspirasi tidak disalahgunakan.
‘’Sikap Demokrat saat ini adalah meminta pemerintah memberikan penjelasan posisinya dalam masalah ini, di hadapan fakta obyektif kelesuan ekonomi dan menurunnya daya beli rakyat,’’ kata Edhie. (toha/ tim media)

Berita Lainnya

Nasional

Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya

Nasional

Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik”

Nasional

Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks

Nasional

Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir

Nasional

Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor

Nasional

Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut

Nasional

Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu

Nasional

Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme

Berita: Nasional - Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya •  Nasional - Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik” •  Nasional - Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks •  Nasional - Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir •  Nasional - Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor •  Nasional - Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut •  Nasional - Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu •  Nasional - Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme •