FPD Kritisi Kementrian Perindustrian

Kamis, 11 Juni 2015 00:00

fraksidemokrat.org—Jakarta. Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menilai Kementerian Perindustrian kurang greget, khususnya dalam merespons berbagai isu penting belakangan ini. ‘’Padahal dari tahun 2000-an sudah muncul isu AFTA dan MEA misalnya. Tapi  kami lihat Kemenperin kurang greget mengantisipasinya,’’ kata Wahyu Sanjaya,  anggota Komisi VI dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin membahas realisasi anggaran, kendala penyerapan dan program prioritas (9/6/2015).

Sementara Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawijaya mempertanyakan kabar mengenai PHK sekitar 20.000 pekerja pabrik rokok sebelum Ramadhan tahun ini. ‘’Seperti yang kita ketahui ada sekitar 225.000 orang yang bekerja di industri rokok kretek tangan, sedangkan di industri rokok kretek mesin ada sekitar 25.000 orang. Jadi industri rokok kretek ini menyerap banyak tenaga kerja. Tentunya dapat dibayangkan jika terjadi PHK massal di industri ini,’’ kata Azam.

Dalam rapat ini, Menperin antara lain menyampaikan bahwa tahun 2014, pagu anggaran Kemenperin mencapai 2,6 triliun lebih dengan tingkat penyerapan 91,55 persen atau lebih tinggi dari tahun 2013 (83, 90 persen). Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2014 kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dan merupakan yang ke 7 kali diperoleh Kementerian Perindustrian secara berturut-turut. Adapun realisasi anggaran Kemenperin sampai dengan 30 April 2015  sebesar Rp. 377,168 Miliar atau 13,74% dari pagu anggaran baseline sebesar Rp. 2,745 Triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi anggaran rata-rata nasional sebesar 12,98%.

Sejumlah anggota dewan juga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan usulan, seperti tentang penyediaan anggarn untuk industri pangan bidang perinakanan, cukai rokok, pembangunan kawasan industri, ketersediaan garam, hingga arah sesungguhnya dari perencanaan APBN Kemenperin. Merespons tanggapan-tanggapan tersebut, Menperin antara lain menyatakan bahwa pihaknya tengah meminta ESDM untuk mempersiapkan infrastruktur agar industri dapat berjalan dengan baik.

Terkait ketersediaan garam, Menperin menyatakan, ‘’Bahwa ketersediaan maksimal garam kita di lapangan 43.000 ton. Namun yang masih menjadi kendala pada industri ini adalah lahan, khususnya di NTT untuk produksi garam. Ada satu industri kaca di Banten yang membutuhkan 1 juta ton garam per tahun dan kami mengharuskannya untuk impor,’’ kata Husin. Ditambahkan Husin,  industri baja juga cukup mengalami tekanan yang luar biasa karena membanjirnya baja impor dari China. Oleh karena itu kami menaikkan bea masuk 15% untuk baja yang masuk ke Indonesia.

Tentang isu PHK yang dikonfirmasi Wakil Ketua Komisi VI dari FPD, Azam Azman, Menperin menyatakan bahwa isu tersebut terkait dengan 40.000 pekerja di industri tekstil di daerah Jabar. Penyebabnya, beberapa faktor yaitu daya saing, listrik, gas dan bunga bank. ‘’Misal terkait daya saing, masyarakat lebih suka membeli barang tekstil impor.’’

Di akhir pembahasan, Komisi VI DPR RI memahami pagu indikatif Kemenperin tahun anggaran 2016 sebesar Rp 3.916.136.019.000. Sementara  Kemenperin mengusulkan tambahan 2.352.094.000.000 dn Komisi VI akan membahas usulan tambahan tersebut. (safari/ tim media)

Berita Lainnya

Nasional

Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya

Nasional

Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik”

Nasional

Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks

Nasional

Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir

Nasional

Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor

Nasional

Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut

Nasional

Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu

Nasional

Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme

Berita: Nasional - Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya •  Nasional - Judicial Review Pro Muldoko Masuk Kategori “Begal Politik” •  Nasional - Perlu Keseriusan Serap Produksi Baja Dalam Negeri, Legislator: Krakatau Steel Sudah Sangat Kompleks •  Nasional - Pemerintah Diminta Ambil Sikap soal AUKUS, Jangan Cuma Bilang Khawatir •  Nasional - Anggota FPD DPR RI Perjuangkan Peningkatan Upah Guru Honor •  Nasional - Demokrat Soroti Penugasan Jokowi Numpuk di Luhut •  Nasional - Demokrat soal Hak Angket Respons Kisruh KPK: Belum Perlu •  Nasional - Bentengi Masyarakat dan Pemuda dari Masuknya Paham Radikalisme •