Dari Rapat Paripurna DPR RI
Sejumlah hal menarik muncul dalam pandangan umum Fraksi Partai Demokrat (FPD) atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2016 pada Rapat Paripurna DPR RI (Selasa, 26/2015). Terkait dengan penyusunan RAPBN 2016 sebagai pondasi tahapan pelaksanaan program berikutnya, FPD mengingatkan betapa perekonomian nasional sedang dalam tantangan berat. Baik eksternal maupun internal.
Secara global, banyak persoalan dan ketidakpastian (uncertainty) yang mengakibatkan nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif dan terus melemah. Pertumbuhan ekonomi melambat, investasi rendah dan ekspor turun. Bahkan pasar keuangan di sejumlah negara berkembang mengalami tekanan yang cukup berat sejalan dengan arus pembalikan modal asing (capital reversal). Ditambah dengan kenyataan bahwa Tiongkok sedang memasuki fase perlambatan setelah dalam beberapa tahun sebelumnya membukukan pertumbuhan double digit.
Juga dikatakan, bahwa pemerintah telah menyusun sasaran pokok pembangunan yang diamanatkan dalam program Nawacita dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dimana Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 merupakan gambaran umum strategi pembangunan 2016. Tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2015 baru mencapai 4,7 %, dengan tingkat inflasi sebesar 6,79 %, kurs rata –rata Rp12.841 per dolar Amerika.
‘’Mencermati kondisi tersebut, pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan kendala struktural seperti defisit neraca transaksi berjalan, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kondisi pasar tenaga kerja yang rigid serta terbatasnya dukungan pasar keuangan yang masih lemah. Di sisi lain pada akhir 2015, kita akan dihadapkan pada pemilihan kepala daerah serentak yang berpotensi berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk menjaga dan mewaspadai situasi politik dan keamanan nasional agar target pertumbuhan ekonomi tahun ini tercapai,’’ demikian pandangan yang dibacakan Rinto Subekti, SE., MM.
Juga disampaikan, keinginan dan rencana pemerintah mengenai percepatan infrastruktur perlu memperhatikan integrasi antara program Nawacita dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Perpres RI No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI dan Komite P3EI. MP3EI merupakan pijakan yang sudah disusun bersama dengan Komite Ekonomi Nasional, pimpinan daerah, pakar dan pelaku ekonomi lain yang sejatinya juga beriringan dengan harapan masyarakat luas. (***)
