Dari Rapat Paripurna DPR RI
Fraksi Partai Demokrat (FPD) meminta pemerintah menjalankan asas akuntabilitas, kapabilitas, transparan, responsif, dan taat aturan saat menjalankan semua keputusan, tindakan, dan kebijakan. Pemerintah dan aparat pengawas, penegak hukum beserta publik mengawal dan mengawasi setiap rupiah alokasi anggaran negara baik pusat maupun daerah. Tujuannya, tentu agar keberhasilan pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat.
Demikian antara lain, pokok pandangan Fraksi Partai Demokrat (FPD) dalam Rapat Paripurna DPR RI (Selasa, 26/2015) menanggapi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2016. Terkait khusus dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016 yang telah diajukan dan mencermati Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, FPD berharap pelaksanaan APBN 2016 dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Perwujudannya, hanya mungkin maksimal dengan mengintegrasikan program NAWACITA dan Program MP3EI yang disusun bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan swasta.
‘’Integrasi ini diharapkan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, terukur dan berkeadilan sehingga dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia melalui lapangan kerja baru dan penurunan angka kemiskinan. Pemerintah harus sungguh-sungguh mengelola ekonomi dengan kebijakan yang tepat dan efektif,’’ demikian disampaikan FPD dalam pandangan yang dibacakan Rinto Subekti, SE., MM itu.
Diingatkan, pemerintah segera melakukan evaluasi dan peninjaun kembali atas sasaran-sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam RPJMN tahap kedua dan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi tetap berada pada arah yang tepat. Catatanya, APBN 2016 sebaiknya tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan juga dimanfaatkan untuk program-program pro-rakyat melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan.
Mengenai target penerimaan pajak, FPD mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu optimis mengingat tantangan-tantangan internal dan eksternal yang tidak sederhana. Terpenting, pemerintah memperluas basis penerimaan pajak, memberikan insentif fiskal dalam rangka meningkatkan investasi dan daya saing serta menjaga daya beli masyarakat dengan prioritas industri padat karya dan berorientasi ekspor.
Selain mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran, FPD juga meminta pemerintah memperbesar ruang fiskal (fiscal space) dan meningkatkan kualitas belanja (quality spending). Di sisi lain, FPD mendukung kebijakan belanja daerah yang disertai dengan pengawasan, pembimbingan, dan desentralisasi fiskal yang lebih luas dan tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. ‘’Terapkan sistem reward and punishment bagi setiap daerah dalam melakukan pengelolaan keuangannya secara transparan dan akuntabel.’’
Program-program pro rakyat seperti bantuan sosial (BOS, Jamkesmas, Bantuan Lansia, Bantuan Keluarga Harapan, Bantuan untuk Penyandang Cacat, Bantuan Sosial untuk Pengungsi, Korban Bencana, dan raskin); pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri); kredit usaha rakyat (KUR), dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (program rumah sangat murah, program peningkatan kehidupan nelayan, kesejahteraan TNI, guru, PNS, dan buruh), diharapkan tetap dijaga keberlangsungannya. Karena program-program tersebut secara nyata banyak membantu masyarakat miskin.
Dalam konteks ini pu,a FPD memahami program bantuan sosial dalam bidang pendidikan dan kesehatan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga alokasi dana desa. Jangan pula dilupakan, upaya menggagas dan melahirkan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor khususnya program pembangunan infrastruktur pedesaan dan program kemandirian desa lainnya. (***)
