FPD Ingatkan Pemerintah Tidak Intervensi KPU

Senin, 11 Oktober 2021 11:54

muraz-2

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menolak opsi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak diundur menjadi 2025. Pilkada Serentak dijadwalkan digelar pada tahun yang sama dengan Pemilu tahun 2024

‘’Jika KPU sudah bersepakat jadwal Pemilu serentak pada tanggal 21 Mei 2024, apa pula alasan pemerintah mengintervensi KPU dan memaksakan jadwal dan tahapan Pemilu pada tanggal 15 Mei 2024,’’ kata HM Muraz, anggota Komisi II DPR RI dari FPD.

Menurut Muraz, keberadaan KPU selaku penyelenggara Pemilu sudah ditetapkan dalam UUD 1945. Hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya diatur dengan jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

‘’Amanat UU tersebut jelas bahwa penetapan jadwal dan tahapan pemilu adalah hak dan kewenangan KPU. Karena itu, usulan pemerintah ini selain bertentangan dengan UU juga menimbulkan kekhawatiran Pilkada tidak dapat terselenggara dengan baik dan sesuai Amanat UU yaitu harus dilaksanakan bulan November 2024,’’ papar mantan Walikota Sukabumi, Jawa Barat itu.

Ditambahkan, jika alasannya efisiensi anggaran, hal itu merupakan kewenangan DPR RI dan pemerintah.

‘’Karena itu, diberikan saja anggaran sesuai perhitungan pemerintah dan DPR.

Jadwal dan tahapan diserahkan ke KPU sesuai Amanat UU selaku penyelenggara Pemilu yang independen,’’ tegas Muraz lagi. (***)

( sumber : fraksidemokrat.org) 

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •