FPD Dorong Reformasi Fundamental Sektor Keuangan dalam RUU P2KS

Selasa, 20 September 2022 15:58
bu vera fpd (1)
 
RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2KS) diperlukan untuk menangkal berbagai tantangan dan mengakomodasi perkembangan saat ini. Kebutuhan akan undang-undang, menurut anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Vera Febyanthy, makin mendesak karena pertumbuhan sektor keuangan dan digitalisasi juga sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
 
‘’Banyak masalah yang mengiringi perkembangan ini seperti maraknya pinjaman online (pinjol) illegal, kasus judi online berkedok trading, kegagalan perusahaan asuransi, dan kasus skema ponzi. Maka artinya, kita perlu payung hukum untuk memperkuat perlindungan kepada rakyat,’’ kata Vera dalam pandangan FPD RUU P2KS) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (20-09-2022).
 
Menurutnya, sejauh ini negara memang belum memiliki regulasi yang jelas terkait mekanisme dan sanksi atas penyelenggaraan financial technology (fintech), termasuk dalam menindak pinjol ilegal.
 
“Perkembangannya memang luar biasa, tapi di sisi lain, sektor keuangan Indonesia masih belum mencapai tingkat optimal untuk menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi modal dan inovasi teknologi,” katanya.
 
Vera juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola industri asuransi supaya dapat memberikan perlindungan hak pemegang polis dan tertanggung. Menurutnya perbaikan tata kelola dan penguatan industri asuransi akan meningkatkan kepercayaan publik dan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.
 
Terkait pengawasan koperasi, ia melihat perlu hadirnya pengembangan pengaturan dan pengawasan melalui lembaga independen. Tujuannya, agar perlindungan nasabah yang selama ini banyak terkena kasus pseudo Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lebih kuat.
 
“Fraksi kami mendukung penuh penguatan independensi LPS dan OJK …, sinergi antara BAPPEBTI dengan aparat penegak hukum sangat diperlukan,” katanya.
 
Selain itu, Vera memberi catatan untuk diperlukannya sosialisasi terkait RUU ini kepada masyarakat. “Sebab regulasi yang diatur tidak hanya soal perbankan, namun syariah, asuransi, multifinance, fintech hingga penguatan kelembagaan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), termasuk juga digitalisasi sistem keuangan dan risiko yang ditimbulkannya,” jelasnya.
 
Ditambahkan, upaya perbaikan regulasi diharapkan akan memitigasi risiko perkembangan sektor keuangan dan meningkatkan kepercayaan pasar, investor, serta masyarakat luas. (winda/FPD)
 
( sumber : fraksidemokrat.org )

Berita Lainnya

Nasional

Harga Terbang ke Papua Jauh Lebih Mahal daripada ke Eropa

Nasional

Komisi I DPR Uji Calon Dubes untuk 13 Negara, Ini Daftar Lengkapnya

Nasional

Legislator Demokrat Dukung Kepala BRIN Diganti: Bikin Karut-Marut

Nasional

Muslim Minta Pusat Masukkan Aceh dalam Target Investasi Nasional Tahun Ini

Nasional

Menpan RB Diminta Jelaskan Maksud Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding

Nasional

Legislator Harap Pertamina Dapat Tingkatkan Kinerja Positif tahun 2022

Nasional

Rizki Natakusumah Dukung Semangat Ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan dari Penghilangan Paksa

Nasional

Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan

Berita: Nasional - Harga Terbang ke Papua Jauh Lebih Mahal daripada ke Eropa •  Nasional - Komisi I DPR Uji Calon Dubes untuk 13 Negara, Ini Daftar Lengkapnya •  Nasional - Legislator Demokrat Dukung Kepala BRIN Diganti: Bikin Karut-Marut •  Nasional - Muslim Minta Pusat Masukkan Aceh dalam Target Investasi Nasional Tahun Ini •  Nasional - Menpan RB Diminta Jelaskan Maksud Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding •  Nasional - Legislator Harap Pertamina Dapat Tingkatkan Kinerja Positif tahun 2022 •  Nasional - Rizki Natakusumah Dukung Semangat Ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan dari Penghilangan Paksa •  Nasional - Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan •