Rabu, 26 Februari 2020 00:00

 

fraksidemokrat.org, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyatakan, hibah dari negara mana pun bisa diterima. Tetapi perlu dipertimbangkan kondisi barang yang dihibahkan, sejauh mana misalnya,  kualitasnya. Atau jika itu peralatan militer, apakah pernah dipakai di daerah konflik atau tidak. 

Hal ini disampaikan Rizki menanggapi paparan Kementrian Pertahanan (Kemhan) terkait hibah 14 drone ScanEagle dan upgrade tiga unit Helikopter Bell 412 dari pemerintah Amerika Serikat (AS) guna memperkuat Alat utama sistem senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Informasi hibah ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (26/2).

‘’Perlu jika dilihat aspek diplomasinya. Karena karena ujung-ujungnya kita lihat, datangnya hibah ini salah satu faktor utamanya terkait dengan bagaimana Amerika mengimbangi kekuatan Cina di wilayah Samudera Hindia, itu tidak bisa kita pungkiri,’’ kata legislator berusia 25 tahun itu.

Memang faktanya, pemerintah AS sejak tahun 2014 sampai 2015 menawarkan program hibah kepada TNI.  Tahun 2017 TNI AL mengambil program foreign military financing (FMF) hibah tersebut berupa Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan upgrade helikopter Bell 412. Sesuai ketentuan dibentuklah tim pengkaji oleh Kemhan untuk melakukan penilaian apakah barang tersebut layak diterima dari aspek teknis, ekonomis, politis, dan strategis. Dari kajian tersebut Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud.

Drone ScanEagle yang bernilai 28,3 juta dolar, dibutuhkan TNI AL utk meningkatkan kemampuan ISR maritim guna memperkuat pertahanan negara. Alat ini merupakan bagian dari ScanEagle Unmanned Aircraft Systems yang dikembangkan dan dibangun oleh Insitu Inc., anak perusahaan The Boeing Company. UAV didasarkan pada pesawat miniatur robot SeaScan Insitu yang dikembangkan untuk industri perikanan komersial. Disebutkan sebuah sumber,  drone ScanEagle dapat beroperasi di atas 15.000 kaki (4.572 m) dan mampu terbang dengan misi yang diperpanjang hingga 20 jam di medan perang. 

Rizki menegaskan, bantuan dan kerja sama seperti ini harusnya memang bisa dilakukan dengan negara-negara yang memiliki legitimasi lebih untuk berperan di wilayah Indonesia. ‘’Sebagai contoh, selama ini India sudah mempunyai itikad untuk mengimbangi kekuatan Cina di Samudera Hindia dan ini merupakan sesuatu yang sudah dipikirkan pemerintah. Karena saya dengar ada trilateral meeting atau summit antara Indonesia, India, dan Australia Desember 2019 lalu tentang keamanan laut. Jadi bisa diberikan progressnya sejauh mana pemikiran-pemikiran seperti ini,’’ kata Rizki lagi.

Rizki menekankan pentingnya mempunyai strategi menguatkan ataupun meningkatkan pertahanan dengan negara-negara yang mempunyai legitimasi lebih untuk berperan di wilayah Indonesia. ‘’Karena kalau Amerika mungkin kejauhan dan harus ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi negara kita,’’  paparnya lagi.

Menurutnya, negara-negara seperti India dan Australia memiliki legitimasi lebih untuk berperan di wilayah Indonesia. ‘’Dan dampaknya bisa lebih positif,’’ lanjut wakil rakyat asal Pandeglang, Banten ini.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I dari FPD lainnya, Hasan Saleh. Saleh mengingatkan bahwa di dunia politik, tidak ada yang gratis. ‘’Tentunya ada sesuatu di balik ini yang kita jadi tanda tanya, apalagi AS berulang-ulang berbuat itu kepada kita,’’ kata Saleh.

Meski demikian, jika Menhan dan TNI AL memperhitungkan dan melakukan diskusi tingkat tinggi terkait hal ini, FPD menyatakan setuju. Rapat ini kemudian menyimpulkan bahwa Scan Eagle UAV dibutuhkan TNI AL utk meningkatkan kemampuan ISR maritim guna memperkuat pertahanan negara. Upgrade Helikopter Bell 412 dgn nilai USD 6,3 juta dibutuhkan TNI AL untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan pertahanan negara. 

 

(mediafpd/ lifanny)

 

 

 

Berita Lainya

Nasional

Sartono Pimpin Penyemprotan Disinfektan di 5 Kabupaten

Nasional

Pemerintah Batasi Aktivitas, Tapi Bagaimana Hidup Rakyat?

Nasional

Catatan Marwan Cik Asan Terkait Kebijakan Ekonomi di Masa Krisis Covid-19

Nasional

Zulfikar dan Satgas Kemanusiaan Demokrat Semprotkan Disinfektan ke Lima RW di Benda

Nasional

Demokrat Lakukan Penyemprotan Disinfektan 11 Kecamatan di Kota Depok

Karantina Wilayah Itu Hak Rakyat!

Nasional

PIA FDP DPR RI Semprot Disinfektan di Kota Bekasi

Nasional

Segera Karantina Wilayah!

Berita: Nasional - Sartono Pimpin Penyemprotan Disinfektan di 5 Kabupaten •  Nasional - Pemerintah Batasi Aktivitas, Tapi Bagaimana Hidup Rakyat? •  Nasional - Catatan Marwan Cik Asan Terkait Kebijakan Ekonomi di Masa Krisis Covid-19 •  Nasional - Zulfikar dan Satgas Kemanusiaan Demokrat Semprotkan Disinfektan ke Lima RW di Benda •  Nasional - Demokrat Lakukan Penyemprotan Disinfektan 11 Kecamatan di Kota Depok •  - Karantina Wilayah Itu Hak Rakyat! •  Nasional - PIA FDP DPR RI Semprot Disinfektan di Kota Bekasi •  Nasional - Segera Karantina Wilayah! •