FPD Ajak Masyarakat Kawal dan Kritisi Revisi UU ITE

Jumat, 20 Januari 2023 13:59

rizki

Pemerintah dikabarkan berencana mengajukan revisi terbatas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke DPR. Terkait hal ini, Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengajak masyarakat khususnya praktisi, pengamat dan akademisi membahas, mengevaluasi dan mengkritisi revisi tersebut.

‘’Kami di FPD membuka ruang komunikasi seluas-lausnya untuk membahas masalah ini. Tentu agar kita benar-benar memahami dan dapat menyampaikan aspirasi publik kepada pemerintah,’’ kata Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusuma usai audiensi berbagai kelompok masyarakat sipil dengan FPD (17-01-2023). Sejumlah anggota FPD ini menerima audiensi di Ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat Gedung Nusantara 1 DPR RI.

Audiensi ini memang secara khusus membahas revisi UU ITE. Tampak hadir perwakilan dari Organisasi Koalisi Serius Revisi UUITE, PAKU ITE (Paguyuban Korban ITE), SafeNET, LBH Pers, IPC, AJI, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan dan beberapa akademisi bidang hukum Universitas Muhamadyah Jakarta, UPN dan Universitas Indonesia.

Rizki menegaskan bahwa FPD membuka ruang diskusi seluas-luasnya terhadap empat pasal yang akan direvisi, yakni Pasal 26 (tentang penggunaan data pribadi), Pasal 27 (distribusi konten terkait kesusilaan, judi, hingga pencemaran nama baik), Pasal 28 (tentang penyebaran hoaks hingga SARA), Pasal 36 (tentang perbuatan terkait konten yang dianggap merugikan) danbeberapa rencana penambahan pasal baru pada UU ITE.

‘’Revisi UU ITE ini diharapkan mampu menghilangkan multi tafsir, pasal karet diskriminasi dan kriminalisasi yang sering menjadi permasalahan pada  masyarakat. Tentu, substansi pasal-pasal ini perlu dikaji dengan kritis oleh kelompok-kelompok yang kompeten dan disampaikan kepada kami,’’ papar Rizki lagi.

Menurut Rizki kehadiran dan kesediaan kelompom masyarakat sipil yang concern dengan isu undang-undang ini sangat berharga bagi FPD. Karena dengan cara ini, Demokrat dapat menyuarakan suara-suara rasional dan konstruktif dari masyarakat terkait dengan  revisi pasal-pasal kontroversial dari UU ITE.

‘’Kami sampaikan terimakasih pada segenap praktisi dan akademisi yang telah berkontribusi terhadap jalannya kegiatan audiensi ini. Mudah-mudahan kami mampu mengawal aspirasi rakyat dan kerja kami berdampak positif pada progress kebaikan dan kemajuan bangsa,’’ kata Rizki. (mega/fpd)

( sumber : fraksidemokrat.org )


Berita Lainnya

Nasional

BKSAP DPR RI Apresiasi Keaktifan Sekjen AIPA Tanggapi Berbagai Isu di ASEAN

Nasional

Benny K Harman Kritik Pungli di Lapas yang Sulit Diberantas

Nasional

Kehadiran Starlink Harus Tetap Berdasarkan Asas Keadilan bagi Provider Lokal

Nasional

Legislator Nilai Syarat Menjadi Pejabat Politik Terlalu Mudah

Nasional

Suhardi Duka minta Badan Pangan Nasional tangani defisit produk beras dan perkuat peran Bulog

Nasional

vera febyanthy soroti kebijakan fiskal dan penerimaan negara

Nasional

Anggota Komisi XI DPR RI, Vera Febyanthy, Soroti Peningkatan Tax Ratio dan Implementasi Pajak Karbon dalam Rapat dengan Kementerian Keuangan

Nasional

Jaga Kewibawaan, Persiapan PON XII di Aceh-Sumut Jangan Sekadarnya

Berita: Nasional - BKSAP DPR RI Apresiasi Keaktifan Sekjen AIPA Tanggapi Berbagai Isu di ASEAN •  Nasional - Benny K Harman Kritik Pungli di Lapas yang Sulit Diberantas •  Nasional - Kehadiran Starlink Harus Tetap Berdasarkan Asas Keadilan bagi Provider Lokal •  Nasional - Legislator Nilai Syarat Menjadi Pejabat Politik Terlalu Mudah •  Nasional - Suhardi Duka minta Badan Pangan Nasional tangani defisit produk beras dan perkuat peran Bulog •  Nasional - vera febyanthy soroti kebijakan fiskal dan penerimaan negara •  Nasional - Anggota Komisi XI DPR RI, Vera Febyanthy, Soroti Peningkatan Tax Ratio dan Implementasi Pajak Karbon dalam Rapat dengan Kementerian Keuangan •  Nasional - Jaga Kewibawaan, Persiapan PON XII di Aceh-Sumut Jangan Sekadarnya •