Forum Legislatif Kaltara Sampaikan Aspirasi Melalui FPD

Kamis, 28 Januari 2016 00:00

fraksidemokrat.org—Jakarta. Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc, menerima kunjungan Forum Legislatif Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (28/01/2016) di Ruang Rapat FPD, Gedung Nusantara, Lt. 9.  Selain Ketua FPD, juga hadir Sekretaris FPD, Didik Mukrianto, SH., MH., Anton Sukartono, Agus Hermanto, Fandi Utomo, Wahyu Sanjaya, Sartono Hutomo dan Darizal Basir. 

Kaltara adalah provinsi termuda yang secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Forum Legislatif Kaltara melakukan audiensi dengan FPD dipimpin Sarjan Tahir, Plt. Ketua DPD Partai Demokrat Kaltara.

Edhie Baskoro yang biasa disapa Ibas, dalam sambutan pembukaan menegaskan secara rinci sikap FPD dan PD sebagai penyimbang. ‘’Dengan posisi ini, kita sebenarnya adalah mitra rakyat, mitra pemerintahan dan juga mitra mediaDemokrat kritis kepada pemerintah ketika itu menyangkut segala bentuk kebijakan yang keliru dan merugikan rakyat. Tapi sebaliknya, kita support dan apresiasi kebijakan yang tepat untuk rakyat. Kalau program dan keputusan tidak tepat, Demokrat sangat boleh untuk tidak setuju dan mengkritisinya. Namun, tetap dengan memberi solusi dan rekomendasi,’’ kata Ibas.

Menurut Ibas, Provinsi Kaltara merupakan provinsi termuda dan mempunyai nilai strategis bagi Indonesia karena letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia dengan beberapa pos lintas batas yang sebagian besar berada di Kabupaten Nunukan. Di sisi lain, Pulau Kalimantan secara umum, merupakan salah satu aset negara mengingat potensi sumber daya alamnya yang tinggi terutama minyak, gas, dan mineral. 

‘’Terlebih lagi, wilayah ini memiliki sebagian kawasan Ambalat yang diperkirakan kaya akan potensi minyak dan gas. Oleh karena itu, Partai Demokrat mempunyai perhatian terhadap kemajuan Provinsi Kaltara untuk dioptimalkan sumber daya alamnya, agar dimanfaatkan seluas-luasnya guna keperluan masyarakat setempat dan bangsa Indonesia,’’ tambah Ibas.

Ibas juga menyatakan perlunya membuka forum dialog guna mendengarka mendengarkan aspirasi dan persoalan di Kaltara. Suara yang ditamping forum dapat ditindaklanjuti komisi-komisi terkait di DPR untuk disampaikan kepada pemerintah. 

Sementara Agus Hermanto, anggota FPD yang juga Wakil Ketua DPR RI menyatakan bahwa ikatan emosional dengan delegasi Forum Legislatif dari Kaltara sudah terbangun cukup baik terutama pada saat menjelang kongres dan kegiatan-kegiatan kepartaian. ‘’Kaltara bagi demokrat merupakan salah satu prioritas dan mendukung apa yang akan dilaksanakan. Semoga dalam pertemuan ini Provinsi Kaltara dapat mendapatkan keberkahan untuk kemajuan partai demokrat dan Provinsi Kaltara yang sedang membangun,’’ kata Agus.

Adapun Sarjan Taher, Pimpinan Rombongan dan Plt Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Utara menyatakan bahwa Wilayah Kaltara terbagi 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. ‘’Sebagai Provinsi termuda, kita akan belajar dan berharap, atau mohon selalu didukung dengan informasi tentang program dan kebijakan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Utara ke depan. Apalagi kita tahu, saat ini Gubernur definitif yang jadi diusung oleh Partai Demokrat,’’ kata Taher.

Perwakilan yang terdiri dari Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Ketua DPC Kab. Malinau/Bupati Malinau, Ketua DPC Nunukan, Ketua DPC Tana Tidung, Kab. Bulukan, dan Kota Tarakan, bergantian menyampaikan sejumlah pernyataan. Mereka antara lain menyebutkan, pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebukan, perizizinan lahan hutan, hingga persoalan perbatasan sebagai isu-isu sentral yang harus diperhatian dan dibantu disuarakan. 

‘’Sebagai contoh, infrastruktur, masih dibutuhkan sarana jalan-jalan yang menghubungkan antar kabupaten, peningkatan bandara penerbangan di Tarakan dan di Tanjung. Armada pesawat kecil juga sangat minim. Inilah antara lain, hal-hal yang kita mohon dibantu untuk disuarakan dan disampaikan kepada pemerintah melalui pihak-pihak terkait,’’ kata seorang utusan.

Isu lain, adalah peningkatan pembangunan pos perbatasan, pembangunan daerah Ibu Kota Kaltara yang sampai saat ini belum terealisasi, APBD hampir di beberapa Kab/Kota di Provinsi Kaltara masih mengalami defisit, persoalan UMR, dan masalah pendidikan serta kesehatan.

Terakhir, Sekretaris FPD, Didik Mukrianto menyatakan bahwa aspek pengguatan hukum yang menjadi perhatian dari Provinsi Kaltara ke depan dapat didorong ke FPD. Dalam setiap kegiatan rapat-rapat dengan mitra terkait masalah-masalah tersebut akan diaspirasikan.

‘’Saya juga hendak mencatat bahwa pembahasan pengaturan wilayah perbatasan penting. Karena Kaltara langsung berbatasan dengan Negara-negara tetangga. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan analisa yang mendalam untuk mengatur tentang ruang lingkup perbatasan. Jika perlu di usulkan untuk membuat RUU Perbatasan ,’’ kata Didik.

Audiensi diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama. (faisal/ media-fpd)

 

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •