Dukung Erick Laporkan Garuda, DPR: Lakukan Juga ke BUMN Lain yang Rugikan Negara

Kamis, 13 Januari 2022 10:38

garuda (1)

Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung pada Selasa (11/1) kemarin. Menurut Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, idealnya memang Menteri BUMN harus memastikan bahwa pengelolaan BUMN bebas dari potensi-potensi penyimpangan, khususnya korupsi.

"Langkah yang memang idealnya harus dilakukan oleh Menteri BUMN untuk memastikan pengelolaan BUMN terbebas dari potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, serta korupsi," kata Didik saat dihubungi, Rabu (12/1/2022).

Namun, Didik menyarankan agar Erick Thohir juga melakukan hal yang sama kepada BUMN lainnya yang berpotensi terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya, adanya dugaan korupsi dan merugikan negara.

"Akan lebih komprehensif jika Erick Thohir juga melakukan hal sama kepada BUMN yang lain baik BUMN Migas, Energi, Karya, Pangan dan lain-lain yang pengeolaannya berpotensi terjadi penyimpangan dan korupsi atau merugikan negara," sarannya.

Oleh karena itu, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini mendukung sepenuhnya jika kedatangan Erick ke Kejaksaan Agung adalah dalam rangka penyelamatan aset dan uang negara, serta membersihkan BUMN-BUMN Indonesia dari potensi korupsi dan penyimpangan.

"Termasuk menertibkan setiap oknum-oknum BUMN yang berpotensi menyalahgunakan aset BUMN untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan politiknya," imbuh Didik.

Lebih dari itu, ia berharap bahwa apa yang diupayakan oleh Menteri Erick di Kejaksaan Agung dalam rangka perbaikan BUMN ini memiliki output yang baik juga. 

DPR mendukung Erick Thohir yang melaporkan Garuda ke Kejagung.

"Tentunya kita berharap besar atas apa yang diikhtiarkan Erick Thohir datang ke Kejagung ini. Jika niat dan tujuannya untuk penataan, penertiban dan perbaikan BUMN, harusnya bukan hanya Garuda, tapi juga BUMN yang lain. Mudah-mudahan ini kesungguhan dan keseriusan Erick Thohir dalam membangun BUMN yang bersih dan bebas korupsi. Kita tunggu seperti apa hasilnya? Apakah ini langkah hukum, langkah politik atau langkah populis, akan sangat tergantung kepada outputnya," pungkasnya.

(IND)

( sumber : idxchannel.com )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berita Lainnya

Nasional

Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif

Nasional

Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen

Nasional

Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua

Nasional

Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani!

Nasional

PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati

Nasional

Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu

Nasional

Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana

Nasional

Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari

Berita: Nasional - Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif •  Nasional - Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen •  Nasional - Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua •  Nasional - Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani! •  Nasional - PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati •  Nasional - Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu •  Nasional - Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana •  Nasional - Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari •