Dugaan Kebocoran Data Aplikasi eHAC, Legislator Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Direalisasikan

Rabu, 08 September 2021 09:13

Kasus kebocoran data pribadi terus berulang terjadi di Indonesia. Baru – baru ini masyarakat dihebohkan dengan adanya dugaan kebocoran data 1,3 juta pengguna di aplikasi eHAC.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto mendorong, agar RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera direalisasikan menjadi produk Undang-undang.

“UU PDP tersebut semakin diperlukan lantaran saat ini masih minim payung hukum untuk melindungi data pribadi. Hal itu diperpa­rah lantaran saat ini keamanan siber atau cyber security di Indonesia juga masih lemah,” kata Anton begitu ia disapa, Kamis, (2/9/2021).

Anton pun mengingatkan, pentingnya cyber secu­rity sebagai layer dalam cyber space yang harus menjadi do­minan khususnya di Indonesia. Hal ini, kata Anton, agar data pribadi masyarakat dapat terlindungi dan tidak tersebar atas persetujuan pemilik data tersebut.

pak anton s

“Untuk menjamin efektivitas regulasi ini, perlu dibentuk otoritas independen dengan tugas melakukan pengawasan para pihak yang berkutat dengan data. Dengan kedudukannya yang independen, lembaga tersebut diharapkan lebih mampu bersikap objektif se­hingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan data pribadi,” tegas Anton.

Anton menjelaskan, dalam RUU PDP terdapat empat unsur penting, yaitu pemilik data atau data owner, pengguna data atau data user, flow data dan keamanan data.

“Adanya UU PDP tersebut juga bisa memberikan kepercayaan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan industri keuangan. Payung hukum perlindungan data pribadi saat ini masih dalam tahapan pembahasan, sedangkan kebutuhan informasi atau pun kegiatan yg berbasis data tidak bisa menunggu final pembahasan payung hukum PDP,” papar Anton.

Selain itu, tegas Anton, pemerintah melalui Kementerian dan lembaga sebaiknya dapat berkordinasi dengan Kemenkominfo dan aparat penanganan cyber security, seperti BSSN atau kepolisian terkait dugaan kebocoran data tersebut.

Pasalnya, tegas Anton, kebocoran data bisa disebabkan banyak hal. Salah satunya karena security data di dalam database Kemenkes lemah.

“Dan aplikasi tersebut dibuat “mungkin” asal jadi dan tidak dilakukan perbaikan ataupun upgrade secara berkala untuk melihat kelemahan-kelemahan yang muncul di aplikasi tersebut,” papar Anton.

Anton juga menyarankan, agar sebaiknya Kementerian melakukan perencanaan dan pertimbangan dalam keamanan kebocoran data termasuk menggunakan SDM yang unggul.

“Jangan tampilan luarnya bagus tapi dalamnya ringkih keamanan, apalagi menyangkut data masyrakat yang secara UU, pemerintah wajib menjaga dan melindungi warga negaranya,” tutur Anton.

Anton menegaskan, jika aplikasi milik negara terus bocor akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan fungsi negara.

“Melindungi warganya, akhirnya terjadilah peta konflik, masyarakat tidak mau pakai aplikasi dari Pemerintah,” tandas Anton.

Sekedar informasi, apliksasi eHAC sendiri adalah singkatan dari Electronic – Health Alert Card, yaitu Kartu Kewaspadaan Kesehatan yang dimanfaatkan sebagai syarat perjalanan. Dengan aplikasi tersebut, orang yang masuk ke Indonesia atau berpergian antar kota diharuskan mengisi data diri, alamat, tujuan pergi hingga tes Covid-19.

Laporan: Muhammad Hafidh

(sumber : kedaipena.com)

Berita Lainnya

Nasional

DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU

Nasional

BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional

Nasional

BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing

Nasional

Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI

Nasional

Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa?

Nasional

Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya

Nasional

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi...

Nasional

Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun

Berita: Nasional - DPR Ingatkan Sri Mulyani: Dana PEN untuk Ibu Kota Baru Langgar UU •  Nasional - BKSAP Serukan Pentingnya Konektivitas Indo-Pasifik untuk Jawab Berbagai Tantangan Regional •  Nasional - BKSAP Dorong Pariwisata Bali Dibuka untuk Wisatawan Asing •  Nasional - Anggota DPR Soroti Kasus Gala Sky, Minta Menteri PPPA Ikut Selesaikan Masalah Doddy Sudrajat Vs KPAI •  Nasional - Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa? •  Nasional - Berikan Catatan Kritis Terkait RUU IKN, FPD DPR: Harus Benar-benar Cermat dan Matang Segala Sesuatunya •  Nasional - RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tetapi... •  Nasional - Kritisi Pemindahan IKN, Anggota Pansus FPD: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp6.908,87 Triliun •