Minggu, 10 Mei 2020 12:57

wiliamwandik1

Pandemi global Covid 19 telah memasuki fase ke 6 bulan disepanjang Tahun 2020 ini. Dari register kasus di seluruh dunia, maupun di Indonesia, Belum ada pertanda wabah virus ini akan berakhir. Sumber masalah utamanya ada pada rantai penularan yang tidak terputus di populasi berisiko, baik itu di kota kota besar, maupun diperlintasan daerah terpencil sekalipun..

Inilah risiko dari semakin mengecilnya ruang gerak manusia, karena faktor globalisasi.. Konektivitas antar benua, negara, kepulauan dan juga antar daerah, dipermudah dengan adanya moda transportasi yang adekuat di 3 matra utama, baik darat, udara, dan laut..

Indonesia sekalipun sebagai negara kepulauan, yang memiliki hambatan geografis alamiah, namun kesulitan untuk mengendalikan penyebaran infeksi virus Covid, disebabkan masalah perpindahan manusia secara temporary dari satu tempat ke tempat lainnya, yang sejak awal tidak dikendalikan oleh otoritas nasional..

Daerah seperti Tanah Papua, melalui keputusan bersama Gubernur dan Bupati, beserta MRP dan DPRP, telah lama menerapkan karantina wilayah secara terbatas, namun tetap saja bermunculan kasus kasus baru yang tidak terduga di sejumlah daerah..

Masalah utama berlangsungnya pandemi covid 19 yang telah memasuki fase ke 6 bulan, dipastikan akan mempertemukan dua masalah dilematis, yaitu kepentingan mengendalikan rantai penularan (transmisi covid host to host) melalui pembatasan dan pengendalian transportasi darat, udara, dan laut.. kedua, kepentingan ekonomi masyarakat, terutama pemenuhan aspek kebutuhan dasar (sandang dan pangan), yang juga dapat membahayakan stabilitas sosial di masyarakat.

Sejumlah kebijakan yang sudah di rancang oleh mitra komisi V DPR RI, terutama Kementerian Perhubungan dengan lahirnya Permenhub No.25 Tahun 2020, adalah dalam rangka menerapkan kebijakan nasional pembatasan migrasi orang dari satu daerah ke daerah berikutnya, untuk mengendalikan penularan covid 19..

Dengan pilihan tetap memperhatikan distribusi arus barang dan jasa (utamanya logistik ekonomi) agar tetap dapat mengakses ke seluruh wilayah di Indonesia.. Sehingga, masyarakat di satu wilayah tertentu, tidak mengalami kelangkaan rantai pasokan pangan, ekonomi, dan energi, yang dapat mengakibatkan kerusuhan sosial, sebagai dampak terputusnya akses ekonomi.

Peraturan Menteri ini harusnya dapat segera di sinkronisasi ke seluruh Provinsi/ Kabupaten/Kota se indonesia.. Sebab, pelaksana lapangan ada di tiap tiap daerah.. Tertibnya pelaksanaan aturan ini, tergantung dari leadership yang ada di setiap tingkatan birokrasi di daerah, terutama, arahan dan perintah yang jelas, dan mudah untuk dilaksanakan dilapangan..

Kebijakan ini akan efektif, apabila dua kutub masalah bisa di harmonisasi, pertama mengendalikan rantai penularan dan kedua memitigasi rasa lapar dan kebutuhan ekonomi masyarakat..

Selama 6 bulan ini, seharusnya kebijakan makro dan mikro ekonomi nasional, termasuk pembahasan refocusing anggaran APBN dan APBD diseluruh daerah, termasuk pemanfaatan dana Desa, seharusnya bisa menanggulangi 2 problem utama masyarakat mengahadapi Covid 19..

Diberbagai negara, penerapan dua pendekatan ini telah masuk dalam action plan budgeting nasional negaranya masing masing, melalui sistem bantuan keuangan dan ekonomi kepada masyarakat.. Indonesia seharusnya, tidak perlu ragu menerapkan dua strategi ini, jika ingin menyelamatkan nyawa manusia manusia Indonesia, dan juga ikut menyelamatkan stabilitas sosial ekonomi masyarakat sebagai benteng utama ketahanan nasional negara..

Wa Wa Matur nuwun Horas

Berita Lainya

Nasional

Waketum Demokrat Kritik Pelebaran Defisit dalam APBN 2020

Nasional

Demokrat: New Normal Bentuk Kekalahan Perang Pemerintah

Nasional

Melani Suharli Serahkan Sembako Bagi Para Pedagang Pujasera Nyi Ageng Serang

Nasional

8.000 Paket Sembako dari Vera Vebyanthy

Nasional

Setelah Paser dan Kutim, Program Padat Karya Usulan Irwan Pun Berjalan di Kukar

Nasional

BPJS Naik, Muraz: Pemerintah Jangan Kuping Gajah!

Nasional

Peduli Dampak Covid-19, Herman Khaeron Sambangi Rumah Sakit dan Masyarakat

Nasional

Irwan Fecho: Kebijakan Pak Jokowi Bikin Rakyat Makin Ambyar

Berita: Nasional - Waketum Demokrat Kritik Pelebaran Defisit dalam APBN 2020 •  Nasional - Demokrat: New Normal Bentuk Kekalahan Perang Pemerintah •  Nasional - Melani Suharli Serahkan Sembako Bagi Para Pedagang Pujasera Nyi Ageng Serang •  Nasional - 8.000 Paket Sembako dari Vera Vebyanthy •  Nasional - Setelah Paser dan Kutim, Program Padat Karya Usulan Irwan Pun Berjalan di Kukar •  Nasional - BPJS Naik, Muraz: Pemerintah Jangan Kuping Gajah! •  Nasional - Peduli Dampak Covid-19, Herman Khaeron Sambangi Rumah Sakit dan Masyarakat •  Nasional - Irwan Fecho: Kebijakan Pak Jokowi Bikin Rakyat Makin Ambyar •