DPR Soroti Perombakan Pejabat di Kepulauan Sula, Minta Kemendagri-KASN Turun

Senin, 05 Juli 2021 17:22

pak anwar h

Perombakan besar-besaran yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula , Fifian Ade Ningsi Mus dengan melantik sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara mendapatkan catatan kritis dari anggota Komisi II DPR RI , Anwar Hafid.

Menurut politikus Partai Demokrat ini, pelantikan pejabat eselon II dan III yang dilaksanakan pada Selasa, (8/6/2021) lalu bermasalah karena Bupati dinilai tidak memahami batas kewenangannya terkait perombakan birokrasi daerah.

Dia menyebut kepala daerah perlu mengetahui dengan seksama menyangkut mekanisme pergantian dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Bupati melakukan pemberhentian massal bagi pejabat eselon II dan III yang berdasarkan info yang kami terima dimana tidak mematuhi 6 bulan pasca dilantik, tidak meminta persetujuan dan pertimbangan dengan melakukan lelang terbuka jabatan dan lain-lain telah menunjukkan bahwa Bupati Sula kurang memahami batas kewenangan dan regulasi birokrasi daerah," ujar Anwar Hafid, Senin (5/7/2021).

Karena itu, mantan Bupati Morowali dua periode ini menuturkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar segera turun untuk mengatasi persoalan ini.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Sula, Fifian Ade Ningsi Mus pada Selasa (8/6/2021) lalu, telah melantik sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelantikan pejabat eselon II dan III itu dilaksanakan di rumah dinas Bupati.

Pejabat yang dilantik mulai dari camat sampai kepala dinas dan badan, termasuk Plt, juga posisi Sekretaris Daerah.

 

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •