Kamis, 15 Januari 2015 00:00

Jakarta: Anggota fraksi Partai Demokrat Benny K Harman pasrah terhadap keputusan sidang paripurna DPR RI, yang menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Fraksi Demokrat mengatakan telah memperjuangkan sikapnya dengan sekuat tenaga.

 

"Sikap kita tetap (ingin ditunda). Tapi tidak ada pilihan lain, mau tidak mau Demokrat menyetujui keputusan DPR. Langkah politik kita sudah sampai situ," kata Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

 

Meski demikian, lanjut Benny, partainya akan terus menyuarakan sikapnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar tidak melantik Jenderal bintang tiga tersebut sebagai Kapolri. "Kita tetap akan menyuarakan dan mengingatkan kepada presiden untuk tidak keliru disitu (menetapkan Budi Gunawan sebagai Kapolri) meski presiden memiliki hak priogratif," ujar dia.

 

Demokrat khawatir dengan keputusan Presiden melantik Budi Gunawan yang berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), malah akan timbul pelanggaran terhadap konstitusi. "Kami hanya khawatir, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Kewenangan Presiden (memutuskan) memang iya, tapi kalau melanggar konstitusi gimana. Ini ke khawatiran kami. Maka tadi dengan tegas kami meminta penundaan," terangnya.

 

Benny mengungkapkan bahwa sebenarnya pihaknya menginginkan Komjen Budi Gunawan untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah hukum yang menjeratnya. "Sedangkan DPR bisa konsultasi terhadap tuduhan terhadap Komjen Budi,"tandas dia.

 

Paripurna DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Delapan fraksi di DPR mendukung Budi duduk sebagai orang nomor satu di kepolisian. Sedangkan Fraksi Demokrat meminta menunda, dan Fraksi PAN meminta ada konsultasi DPR dengan Presiden.

 

"Sesuai hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan seluruh fraksi terkait ageda siang ini, disepakati dengan mempertimbangkan hasil fit and proper test (di Komisi III DPR), rapat paripurna menyetujui mengangkat Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin paripurna di kompleks Parlemen.

 

Budi Gunawan sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di Komisi III DPR, kemarin. Dia memaparkan program-program unggulan yang akan dijalankan jika ia jadi kapolri. Dia juga menjelaskan soal tudingan kepemilikan rekening gendut.

Berita Lainya

Nasional

Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal

Nasional

Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal

Nasional

Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK

Nasional

Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021

Nasional

Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten

Nasional

Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah

Nasional

Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP

Nasional

Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan

Berita: Nasional - Demokrat Sebut Penambahan Kasus Covid-19 Akibat Kebijakan New Normal •  Nasional - Demokrat Nilai Kasus Corona Meningkat Tajam Akibat New Normal •  Nasional - Keberpihakan ke Peladang, Fraksi Demokrat Desak Mentri LHK •  Nasional - Marwan: Cadep Gubernur BI Harus Mampu Yakinkan Ekonomi Membaik di 2021 •  Nasional - Wahyu Sanjaya Nilai BPN Tidak Konsisten •  Nasional - Wasekjen Demokrat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat Untuk Rumah •  Nasional - Syarief Hasan Dorong Presiden Segera Ambil Keputusan Tegas Terkait RUU HIP •  Nasional - Ekspor Benih Lobster, Legislator Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berpihak pada Nelayan •