DPR Sebut Sistem Pertambangan Nasional Kacau Balau

Jumat, 18 Juni 2021 15:11

rusda

Anggota Komisi VII DPR RI Rusda Mahmud mengaku sejak terbitnya UU NO 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba sistem pertambangan semakin kacau balau di sejumah daerah, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Ditemui usai rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen MINERBA di gedung nusantara I DPR RI Senayan, baru-baru ini Rusda Mahmud meminta supaya Kementrian ESDM mengatur tata kelolah sistem pertambangan yang benar.

“Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 malah sistem pertambangan kacau balau. Hampir tiap hari, saya di SMS (short Massage Service), saya di-WA (WhatApps), saya ditelp terkait persoalan itu di daerah,” kata Rusda.

Rusda yang juga Politisi Partai Demokrat ini, meminta pemerintah memperbaiki sistem pertambangan yang kacau balau itu. Baginya, jika ini dibiarkan tanpa dilakukan pengawasan yang benar akan berdampak pada kerusakan ekosistem lingungan di sejumlah tempat di daerah.

“Di Indonesia tidak ada yang mengikuti norma dan kaidah-kaidah pertambangan yang benar, ini akan mengakibatkan sangat luar biasa dampak yang di timbulkan merusak ekosistem dan lingkungan hidup,” jelas Rusda.

Terkait maraknya pertambangan yang ilegal, Rusda Mahmud meminta pemerintah dalam hal ini kementrian ESDM melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku (UU No 3 tahun 2020).

” Makanya tadi saya minta inspektur utama bisa memblokir akun,” pungkasnya. (HMS)

Berita Lainnya

Nasional

Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing

Nasional

Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN

Nasional

Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor

Nasional

Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN

Nasional

Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop

Nasional

Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Nasional

Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet

Nasional

Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk

Berita: Nasional - Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM agar Berdaya Saing •  Nasional - Suntikan Modal Tak Jelas, Elit Demokrat Dorong Audit Seluruh BUMN •  Nasional - Demokrat: Pemberantasan Korupsi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi Mati Suri, Lembek ke Koruptor •  Nasional - Dede Yusuf: LADI Bermasalah Sejak 2017, Akan Jadi Catatan Khusus dalam Revisi UU SKN •  Nasional - Reses, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo Bagi Sembako, Alsintan dan Terop •  Nasional - Debby Kurniawan : Trofi Thomas Cup Jadi Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia •  Nasional - Komisi III DPR: Kapolri Tidak Boleh Diam, Tegur dan Pecat Anak Buahnya yang Ancam Warganet •  Nasional - Petani Menjerit, Legislator Demokrat Soroti Meroketnya Harga Pupuk •