DPR: Politik Elektoral Tinggi Berpotensi Terjadi Penyimpangan dan Korupsi

Selasa, 11 Januari 2022 11:03

pak didik m (3)

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengatakan biaya politik elektoral yang tinggi menjadi penyebab korupsi oleh pejabat marak terjadi. Menurutnya, arah kebijakan pemimpin yang dihasilkan oleh politik biaya tinggi ini bisa ramah terhadap potensi penyimpangan dan korupsi. Itu sebabnya masih banyak kepala daerah tertangkap kasus korupsi di KPK.

"Jika politik elektoral kita berbiaya tinggi, maka akan berdampak kepada arah pembangunan politik yang lebih diwarnai kepada kebijakan yang ramah kepada potensi penyimpangan dan korupsi," ujar Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto kepada wartawan, Jumat (7/1).

Untuk itu, Didik mengingatkan, menjadi calon pemimpin harus sadar tanggung jawabnya. Tujuan politik harus demi kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk membuka kesempatan dan peluang saat berkuasa.

"Calon pemimpin harusnya juga menyadari tanggung jawabnya. Tujuan perjuangan politiknya harusnya diikhtiarkan untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat, dan bukan 'kesempatan dan peluang' untuk berkuasa," kata Didik.

Selain itu, membangun iklim politik khususnya pemilu harus lebih transparan, jujur, adil, bersih, murah dan bebas politik uang menjadi keharusan. Sebab, dengan politik elektoral yang beradab akan melahirkan pemimpin yang berintegritas.

"Membangun politik yang lebih berintegritas dan beradab, dengan melahirkan calon-calon pemimpin yang mempunyai integritas, kapasitas. kapabilitas dan kompetensi, serta mempunyai visi dan komitmen yang tinggi dalam menghadirkan tata kelola birokrasi yang bersih dan bebas korupsi juga menjadi point penting," ujar Didik.

Politikus Demokrat ini juga bilang, kesadaran politik tersebut harus dibangun oleh para politisi dan masyarakat. Pemimpin yang dipilih harus berdasarkan visi, misi, program kerja dan komitmennya.

"Kesadaran ini harus terus dibangun secara utuh baik dari para politisinya maupun masyarakatnya. Selain itu segenap penyelenggara pemilu dan penegak hukum juga harus mengambil peran besar untuk memastikan bahwa politik kita terbebas dari money politik," ucapnya. [ray]

( sumber : merdeka.com )

Berita Lainnya

Nasional

Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif

Nasional

Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen

Nasional

Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua

Nasional

Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani!

Nasional

PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati

Nasional

Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu

Nasional

Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana

Nasional

Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari

Berita: Nasional - Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif •  Nasional - Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen •  Nasional - Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua •  Nasional - Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani! •  Nasional - PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati •  Nasional - Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu •  Nasional - Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana •  Nasional - Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari •