DPR: Oknum TNI Yang Bekingi Pengiriman PMI Ilegal Kudu Disanksi Tegas

Jumat, 07 Januari 2022 10:59

pak rizki (2)

Anggota Komisi I DPR, Rizki AUlia Natakusumah menyoroti kasus dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan AU dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, yang mencuat pasca tenggelamnya kapal di perairan Johor Bahru Malaysia, Rabu (15/12).

Menurutnya, masalah seperti ini merupakan isu klasik yang perlu penanganan serius dan kolaboratif dari semua pihak.

"Harus ada reformasi dalam proses pengiriman PMI ke luar negeri. Ini sudah lama menjadi kekhawatiran kami di Komisi I. Negara wajib hadir melindungi warganya," kata Rizki saat dihubungi RM.id, Kamis (30/12).

"Para komandan di lembaga TNI harus mengambil tindakan tegas untuk memberi hukuman sesuai aturan yang berlaku. Serta melakukan evaluasi, agar tidak ada lagi anggota yang terlibat dalam bisnis kotor seperti ini," imbuhnya.

Politisi Partai Demokrat itu menyayangkan, situasi ini berbanding terbalik dengan kinerja TNI AL tahun lalu.

Saat itu, TNI AL berhasil mengamankan penyelundupan PMI ilegal di Sumatera Utara.

"Sayang sekali, sekarang ini, justru ada anggotanya diduga terlibat dalam pengiriman PMI ilegal," tutur Rizki.

Dia bilang, PMI ilegal jelas melawan hukum dan sumpah prajurit. Apalagi, dalam kejadian ini, timbul korban jiwa.

"Para pelaku harus diberikan hukuman setimpal," cetus Rizky.

Pelaku Seorang Tamtama 

Hari ini, Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Marsda Arif Mustofa mengungkap sosok prajurit TNI Angkatan Udara (AU) yang diduga membantu pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.

Arif bilang, pelaku adalah seorang tamtama. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut dari pihak Dinas Penerangan TNI AU (Dispenau).

"Yang TNI AU, sementara ini adalah seorang tamtama," ujar Arif di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (30/12).

Dalam waktu dekat, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani diagendakan bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, untuk membahas persoalan tersebut.

"Kepala BP2MI akan bertemu dengan Panglima TNI dalam minggu ini, untuk menyampaikan konferensi pers sesuai tahapan yang berlaku," jelas Arif.

Sementara itu, Ketua Tim Investigasi, Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Irjen Achmad Kartiko menyebut, oknum prajurit TNI AU dan TNI AL tersebut diduga membantu memberangkatkan PMI ilegal ke bandara hingga pelabuhan.

"Ini masih dalam dugaan, prosesnya adalah membantu transportasi mereka dari bandara. Kemudian ke lokasi pelabuhan, sampai dengan proses keberangkatan. Jadi, masih dalam proses pengembangan," jelas Kartiko.

Kasus dugaan keterlibatan oknum TNI AU dan AL ini terungkap, setelah Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan hasil investigasi karamnya kapal pengangkut PMI ilegal di lepas pantai Johor Bahru, Malaysia pada Rabu (15/12).

"Ada dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan oknum TNI AU dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal," kata Benny dalam jumpa pers, di Jakarta, Selasa (28/12).

Ketika itu, Benny mengaku ingin segera bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, agar masalah ini bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. [UMM]

( sumber : rm.id )

Berita Lainnya

Nasional

Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif

Nasional

Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen

Nasional

Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua

Nasional

Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani!

Nasional

PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati

Nasional

Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu

Nasional

Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana

Nasional

Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari

Berita: Nasional - Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT, Demokrat Tak Toleransi Tindakan Koruptif •  Nasional - Legislator Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap Pelaku Penendang Sesajen •  Nasional - Target Sejahterakan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua •  Nasional - Anggota DPR Dukung Pemerintah Usut Tuntas Kasus Satelit Kemhan: Harus Berani! •  Nasional - PD Singgung Sosok SBY soal Pembahasan RUU IKN: Harus Hati-hati •  Nasional - Sartono Hutomo Prihatin Indonesia Melimpah Batubara Tapi Hanya Punya Cadangan Seminggu •  Nasional - Sejumlah Distrik Diterjang Banjir, William Wandik: Layak Penguatan Mitigasi Bencana •  Nasional - Pesan PD ke Ferdinand soal Penahanan: Itu Konsekuensi, Tak Bisa Dihindari •